Urbanisasi menjadi fenomena sosial yang kompleks dan memiliki berbagai konsekuensi serta penyebab. Migrasi pedesaan menjadi pendorong utama dalam urbanisasi secara histori maupun sekarang. Populasi manusia yang meningkat dari hari ke hari juga akan menjadi bagian dari fenomena urbanisasi. Sebagian besar wilayah perkotaan dapat ditandai dengan adanya kesenjangan, ketimpangan, dan ketidaksetaraan. Kemudian dimaknai sebagai efek paling nyata dalam urbanisasi terutama di negara berkembang. Kondisi ruang di perkotaan dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit berdiri mewah sedangkan pinggiran ruang kumuh dibiarkan saja. Dalam konteks ini menunjukkan dari populasi yang ber tempat tinggal di daerah yang kumuh (slum area) menjadi bukti fisik atas tidak terkendalinya urbanisasi dengan baik.
PBB mendefinisikan daerah yang kumuh (slum area) sebagai daerah perkotaan dimana banyak rumah tangga kekurangan satu atau lebih berupa perumahan permanen yang melindungi dari kondisi iklim yang ekstrim, ruang hidup yang cukup dengan rincian tidak lebih dari tiga orang dalam 1 ruang yang sama, kemudahan akses air bersih yang cukup dan terjangkau, akses sanitasi toilet pribadi atau umum, dan keamanan untuk mencegah pengusiran.
Wilayah perkotaan menjadi alasan alternatif yang menarik untuk mencari pekerjaan. Adanya perbedaan pertumbuhan dan pembangunan antara fasilitas di desa dan kota berakibat pada urbanisasi yang berlebih di Indonesia salah satunya adalah meningkatnya kemiskianan disertai dengan munculnya slum area (pemukiman kumuh). Maka kemudian urbanisasi sebagai aspek yang dilihat sebagai faktor penentu perkembangan sebuah kota dengan baik dalam segi sosial maupun fisik (Harahap, 2013).
Faktor pertumbuhan penduduk urbanisasi menjadi indikator munculnya slum area, kepadatan penduduk yang bersumber dari masyarakat pendatang yang menetap dan bekerja di lokasi pemukiman kumuh. Di Indonesia para penghuni slum area banyak bekerja pada sektor swasta, pekerja rendahan, dan sektor informal.
Maka semakin rendah atau buruk pekerjaan masyarakat semakin tinggi pula kepadatan penduduk di daerah slum area. Sebaliknya dalam bidang pendidikan memiliki andil yaitu tingkat pendidikan rendah. Semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan semakin tingginya tingkat kepadatan di daerah slum area.
Munculnya pemukiman kumuh disebabkan karena kondisi yang tidak teratur dan kondisi sarana prasarana yang tidak memadai. Jumlah penduduk yang meningkat tanpa di iringi dengan ekonomi yang sejahtera menyebabkan seseorang terpaksa tinggal seadanya dan tidak memperdulikan standard hunian yang baik.
Sikap dan peran pemerintah
Munculnya kawasan padat yang kumuh di wilayah perkotaan mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam pengelolaan pemerintahannya. Munculnya pemukiman kumuh menjadi indikator bahwasannya terdapat kebijakan yang salah, entah itu korupsi, pemerintahan yang buruk, tidak tepatnya regulasi, dan kurangnya keinginan politik dari pemerintah untuk memperhatikan wilayah kumuh. Sikap dan pemerintah sangat dibutuhkan bagi penghuni slum area untuk memberikan kejelasan nasibnya (Andini, 2013).
Kondisi perkotaan yang kian memburuk dengan adanya slum area berakibat pula munculnya berbagai permasalahan baru seperti kemiskinan dan kriminalitas. Pemerintah yang kurang memperhatikan pembangunan kota dan lebih menekankan pada perkembangan land use secara intensif dan ekstensif serta diikuti oleh pihak swasta yang kemudian berdampak pada perubahan struktur tata ruang di perkotaan.
Menurut teori The Production Of Space milik Henry Lefebvre analisa ruang sebagai produksi sosial, representasi ruang adalah pola hubungan produksi dan tatanan yang bertujuan dengan pemaksaan atas pemakaian suatu ruang (ruang yang dikonsepsikan). Slum area menjadi kawasan yang di representasikan sebagai tempat yang merujuk pada ruang yang dikonsepsikan sebagai tempat tinggal masyarakat urban yang bertumpu pada berbagai pekerjaan informal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di perkotaan.