Jendral malu-malu tapi mau itu akhirnya ijab kabul juga. Jhoni Allen Marbun bertindak sebagai "wali nikah" PJJ. Apa itu PJJ ? PJJ yang ini bukan singkatan Pembelajaran Jarak Jauh, tapi Pernikahan Jarak Jauh. Pak Jendral memang mengucapkan ijab kabul dari jarak jauh. Ia masih malu-malu meong belum berani datang langsung di TKP.
Mungkin dia sadar di luar panggung itu banyak orang tidak setuju perbuatan nekad "duda tua" itu.
Bahkan pulang dari Sibolangit ia langsung harus masuk medan tempur. Pasukan musuh sudah siap menantang perang. Dalam hatinya mungkin dia terkejut dan berdesis " waduh belanda sudah dekat". Tidak ada pilihan lain, bukan soal berani atau tidak, tapi risiko perbuatan sendiri, merebut istri orang. Malu kalau tak mau melawan. Masa jendral "kumeok memeh dipacok". Malu-maluin emak.
Bagaimana pun sekarang mungkin ia masih merasa di atas angin. Soalnya bos tidak melarangnya pergi ke Sibolangit, meski pakai alasan mau ketemu para petani di Sumatra Utara. Ia juga masih tidak hirau desakan mundur dari KSP. Banyak sekali tokoh masyarakat, para pakar hukum dan pengamat politik yang minta dia mundur. Pilih salah satu, mundur dari KSP atau batal jadi ketum Demokrat versi KLB. Desakan itu ada yang dengan alasan supaya tidak dikait-kaitkan orang dengan posisi pak Jokowi sebagai Presiden. Bagaimana pun ulah nekad Mul itu menyeret posisi Presiden.
Kata Rocky Gerung, sampai sekarang pak Jokowi tidak beri komentar dan tidak menjawab surat tabayun AHY, ada dua kemungkinan. Presiden terlibat dan melindungi atau ada sesuatu yang disembunyikan. Lagian apa sulitnya menjawab pertanyaan Ketua Umum PD itu. Demokrat itu kan bukan partai gurem-gurem amat. Bahkan pernah menjadi pemenang pemilu.
Alasan lain kenapa Muldoko harus mundur ialah agar dia bisa fokus menghadapi peperangan yang serius dan akan berkepanjangan.
Desakan mundur itu datang dari segala penjuru. Tak ketinggalan Profesor Jimly Asaidiqi dan Refly Harun yang minta dia mundur atau presiden memberhentikannya.
Tapi tanda-tanda dua kemungkinan itu belum terlihat. Dari sedikit orang yang menyatakan dukungannya adalah Ali Muhtar Ngabalin. Tenaga Ahli Utama KSP itu menegaskan tidak ada orang yang boleh mengusik hak prerogratif pribadi Jendral Muldoko. Ia mengaku tahu banget bosnya itu. Ia itu jendral bintang 4, mantan Panglima TNI. Lulus pendidikan militer dengan bintang makayasa dan doktor dengan cumlaude. Pasti dia sudah memperhitungkan segalanya. Biarkan saja kenapa didorong-dorong mundur. Begitu juga hanya desak-desak Presiden untuk memberhentikan dari jabatan KSP.
Presiden tahu apa yang terbaik dan bagaimana ia menggunakan hak prerogatifnya. Soal rangkap jabatan kan yang lain juga ada, menteri yang merangkap ketua umum partai.
Siapa yang akan keluar sebagai pemenang masih spekulatif. Bisa saja Muldoko memenangkan peperangan dan mendapat pengesahan Menhukham. Tapi tak kurang juga yang meyakini pemerintah tidak akan mencabut keabsahan AHY yang selama ini seperti disampaikan Menkopolhukam masih sebagai ketum PD yang syah.
Wakil Ketua Badan Pemenangan PD, Andi Nurpati, meyakini kalau sampai pemerintah mengakui dan mengesahkan Muldoko, maka purbasangka masyarakat tentang keterlibatan Presiden, sulit dibantah.