Pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024 menjadi ajang politik yang penuh dengan dinamika dan intrik. Salah satu faktor yang menarik untuk diamati adalah sikap dan pilihan para pendukung Joko Widodo (Jokowi) di pilpres sebelumnya.
Jokowi, yang kini menjabat sebagai presiden untuk periode kedua, telah mengalami perubahan yang signifikan dalam gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakannya. Hal ini berdampak pada loyalitas dan kepercayaan para pendukungnya, yang kini terpecah ke beberapa kubu.
Lahirnya Basis Pendukung Jokowi
Jokowi adalah sosok yang berhasil menarik simpati dan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia saat mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2014. Ia dianggap sebagai wajah baru dalam politik nasional, yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha mebel dan mantan walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta.
Jokowi menawarkan gagasan dan visi yang berbeda dari para elit politik yang sudah lama berkuasa. Ia menjanjikan perubahan dan kemajuan bagi Indonesia, dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, dan pembangunan infrastruktur.
Basis pendukung Jokowi terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan akademisi, aktivis, seniman, hingga pedagang kaki lima. Mereka bersatu dalam gerakan relawan yang disebut Jokowi Mania, yang bergerak secara mandiri dan kreatif untuk mengkampanyekan Jokowi.
Mereka juga didukung oleh beberapa partai politik, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menjadi kendaraan politik Jokowi. Dengan semangat dan antusiasme yang tinggi, para pendukung Jokowi berhasil mengalahkan lawannya, Prabowo Subianto, yang dianggap sebagai representasi dari rezim orde lama dan otoriter.
Penguatan Basis Pendukung Jokowi
Di periode pertama kepemimpinannya, Jokowi berhasil memenuhi sebagian besar janji-janjinya. Ia meluncurkan berbagai program pro-rakyat, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Selain itu, ia juga membangun berbagai infrastruktur strategis, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api. Ia juga menunjukkan komitmen dalam memberantas korupsi, dengan memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menindak tegas para pejabat yang terlibat kasus korupsi.