Oleh
Dedy Helsyanto
Intisari dari tulisan Denny JA yang berjudul "NKRI Bersyariah Atau Ruang publik Yang Manusiawi?" diantaranya adalah, masyarakat yang mempraktekkan nilai-nilai sosial islami yang dianjurkan Al Quran, terjadi di negara barat. Kebalikannya, banyak negara berlabel Negara Islam tidak berhasil menggapai rangking teratas dalam mempraktekkan nilai yang islami.
Untuk mengukur kebahagiaan pun tak hanya dilihat dari kebutuhan dasar yang tercukupi, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Tetapi diukur juga dengan ruang publik yang manusiawi.
Negara bangsa Indonesia dengan fondasi Pancasila dinilai sudah memadai mengantar Indonesia menggapai ruang publik yang manusiawi.
Mengingat kondisi beberapa negara, khususnya Indonesia yang tengah mengalami era post truth atau pasca kebenaran, tentu menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat untuk mewujudkan ruang publik yang manusiawi ini. Masalahnya dapat kita lihat bersama dengan maraknya hoaks atau berita bohong yang beredar di media sosial maupun luring.
Menurut survei dari Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia pada Tahun 2017, ditemukan data hoaks politik sebanyak 91,80%, kemudian disusul hoaks SARA berjumlah 88,60% dan di posisi ke tiga ditempati hoaks seputar kesehatan berjumlah 42,20%. Hoaks ini pun berdasarkan riset dari Daily Social bersama Jakpat Mobile Survey Platform pada 2018, banyak ditemukan di platform Facebook sebanyak 82,25%, lalu Whatsapp berjumlah 56,55% dan Instagram 29,48%.
Kombinasi hoaks politik dan SARA yang paling menonjol misalnya adalah beberapa partai politik pendukung Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yakni PKS dan PAN yang disebut ingin mewujudkan negara syariah. Sementara Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan berpasangan dengan Cawapres Ma'ruf Amin dituding sebagai keturunan dan bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).
Hoaks yang tersebar tersebut juga sudah memakan korban dari beberapa anak bangsa Indonesia sendiri. Beberapa diantaranya diberikan hukuman karena dianggap telah melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan bahkan sebelumnya terlebih dahulu mengalami persekusi dari kelompok yang berbeda. Di sisi lain ditemukan juga adanya kelompok yang sengaja menyebarkan hoaks karena motif ekonomi maupun politik.
Kini yang dapat menjadi solusi dari korban, penyebar dan pembuat hoaks dengan berbagai motifnya ini adalah literasi. Riset dari Central Connecticut State University di New Brimingham Tahun 2016 menyatakan tingkat literasi Indonesia berada di peringkat 60, satu peringkat di atas Bostwana dan di bawah Thailand.
Kondisi literasi di Indonesia yang mengkhawatirkan menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan ruang publik yang manusiawi tadi. Artinya perlu literasi gotong royong yang diwujudkan bersama-sama oleh pemerintah, kelompok masyarakat dan media. Mengapa literasi gotong royong?