Indonesia tidak pernah kehabisan berita. Begitu pula dengan topik yang dapat dibicarakan, baik di ranah meja warung kopi ataupun di media sosial. Salah satu topik yang masih hangat untuk dibicarakan adalah perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tepatnya, ibu kota itu akan bertempat di sebagian wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Entah apa yang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah pusat khususnya dari pihak Presiden RI, Joko Widodo. Karena, yang pasti beliau dengan berani telah melakukan perubahan tubuh negara yang sangat krusial, yaitu pergantian ibu kota negara. Ini yang kemudian menimbulkan perbincangan sekaligus perdebatan di kalangan masyarakat termasuk menjadi topik populer di Kompasiana.
Perdebatan seputar perpindahan ibukota tersebut bukan hanya soal pro dan kontra, melainkan penting dan tidak pentingnya pergantian ibu kota negara. Pentingkah ibu kota Indonesia berpindah?
Bagi penulis, pergantian ibu kota itu adalah ranah kuasa pihak pemerintah pusat dengan keputusan yang disetujui oleh presiden. Entah apakah ini berdasarkan masukan (ide/saran) dari pihak jajaran di sekitar sang kepala negara, atau menjadi pertimbangan dan solusi yang benar-benar datang dari Jokowi (panggilan akrab sang Presiden RI) ketika Jakarta diketahui publik mulai kesulitan dalam menjaga tatanan kota maupun menyelesaikan berbagai permasalahannya.
Dari kaca mata opini, penulis melihat bahwa Jakarta dalam beberapa bulan terakhir bahkan mungkin dalam satu tahun terakhir seperti lebih mengandalkan kinerja presiden dibandingkan gubernurnya. Padahal wilayah Jakarta adalah wilayah DKI dengan kepala daerahnya yang setara dengan provinsi, yaitu gubernur.
Namun, beberapa permasalahan yang ada di Jakarta justru seperti langsung dilemparkan ke presiden, alih-alih dihadapi oleh gubernurnya, Anies Baswedan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu pemikiran dari penulis bahwa dengan adanya pergantian ibu kota, ada kemungkinan bahwa kinerja Anies Baswedan dalam menata wilayah Jakarta atau Jabodetabek akan lebih meningkat kapabilitasnya -ruang geraknya.
Sekali lagi, ini hanya dari opini penulis yang terungkap di poin pertama dalam menanggapi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Selain itu, perpindahan ibu kota di sisi lain akan membuat adanya perpindahan kepadatan penduduk dari wilayah Jabodetabek ke wilayah ibu kota baru. Karena, keberadaan ibu kota sama dengan keberadaan jaminan adanya ladang perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Apalagi dengan nama ibu kota, pasti setiap kebijakan dari pemerintah pusat akan diujicoba terlebih dahulu di wilayah ibu kota.
Inilah yang membuat masyarakat Indonesia akan mulai membidik tempat di wilayah ibu kota baru tersebut sebagai wilayah domisili. Jika hal ini terjadi maka, kita akan melihat sejauh mana kemampuan pemerintah dan kerja sama dengan rakyat dalam membangun dari awal sebuah ibu kota yang diharapkan lebih ideal daripada Jakarta.
Bukan berarti Jakarta sudah tidak lagi ideal. Namun, dengan segala kompleksivitas yang ada di Jakarta saat ini, rasanya cukup sulit untuk menata ulang wajah Jakarta ketika wilayah ini mulai disebut-sebut dilingkupi banyak permasalahan.