Oleh : Deby Arista Maulia, Mahasiswa D3 Keperawatan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan suatu lembaga untuk menjamin kesehatan masyarakatnya. Biasanya BPJS digunakan sebagai keperluan kesehatan seperti di Rumah Sakit untuk berobat bagi masyarakat yang tidak mampu. Pemerintah menciptakan BPJS ini yang ditujukan kepada masyarakat, agar kesehatan masyarakat terlindungi.
Di Indonesia, banyak kasus yang sering ditemukan di lapangan bahwa terjadi keterlambatan penanganan pasien BPJS dari pada penanganan pasien langsung bayar (Cash). Sebagian masyarakat merasa penanganan dokter terhadap pasien BPJS lebih dinilai kurang tanggap dan lebih lambat.
Apalagi saat pasien tersebut gawat darurat dan pihak Rumah Sakit sendiri tidak gerak cepat untuk menangani pasien tersebut yang akhirnya banyak pasien BPJS gawat darurat meninggal dunia karena keterlambatan penanganan pihak Rumah Sakit terhadap pasien gawat darurat.
Selain itu, pada pemberian obat pun berbeda antara pasien BPJS dengan pasien umum. Beberapa orang mengatakan bahwa pemberian obat pada pasien BPJS adalah obat generik, sedangkan pemberian obat pada pasien umum menggunakan obat paten.
Hal tersebut menjadi masalah pada masyarkat yang membuat masyarkat lebih kebingungan saat ingin berobat ke Rumah Sakit. Padahal pemerintah sudah menetapkan peraturan bahwa pasien BPJS dan pasien umum sama saja tidak ada perbedaan apapun. Pastinya pada pasien yang kurang mampu mau tidak mau harus menerima perlakukan yang ada di Rumah Sakit tersebut yang artinya nyawa pun akan dipertaruhkan.
Hal ini membuat beberapa masyarakat menilai ketidak adilan yang diperlakukan oleh Rumah Sakit yang lebih mengutamakan pasien umum dari pada pasien BPJS. Padahal keduanya sama saja yaitu datang untuk berobat menyembuhkan penyakitnya. Masyarakat akan tidak nyaman sehingga tidak ada jaminan kesehatan yang terlindungi.
Penulis berharap setelah menulis artikel ini, berharap ada simpati dan empati bagi para pembacanya. Sehingga untuk kedepannya ketidak adilan tersebut berubah dan menjadi sama rata antar keduanya. Jaminan kesehatan yang terlindungi harus didapatkan oleh semua warga Indonesia tak terkecuali.