Arti Penyeimbang bagi Partai Demokrat

Pasca pilpres dan pileg gairah perpolitikan di Indonesia mulai berkembang lagi, partai politik yang berkiblat diantara dua kubu, kembali akan bertarung tapi bukan dalam pemilihan umum. Saat ini topik lagi hangat adalah adanya tarik menarik antara dua koalisi, yakni koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat. Pasca kekalahan di Mahkamah Konstitusi (MK), koalisi merah putih mulai menampakkan kekuatanya sebagai pengontrol jalannya kekuasaan. Dengan jumlah kursi yang mendominasi di parlemen, tentu saja koalisi merah putih bisa unjuk gigi melakukan pressure pada kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang tak pro rakyat.

Koalisi merah putih sedang mengalami euforia kebebasan politik, namun euforia tersebut bisa saja ‘dirampas’ oleh koalisi Indonesia hebat dengan menarik dukungan partai partai koalisi merah putih. Tentu saja koalisi merah putih perlu menjaga kesolidan pasca lengsernya pemerintahan SBY. Namun ada hal penting yang perlu digaris bawahi, yakni posisi Partai Demokrat yang berada diantara dua koalisi tersebut.

Sikap Partai Demokrat yang akan menjadi penyeimbang di parlemen tentu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh koalisi merah putih yang juga menyatakan sebagai penyeimbang parlemen. Partai Demokrat memutuskan berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meski menjadi partai penyeimbang, PD tetap akan menjalin komunikasi dengan Jokowi-JK. Jalinan komunikasi dengan Jokowi-JK bukan berarti Demokrat selalu sepakat dengan pemerintahan Jokowi-JK. Posisi Partai Demokrat dalam parlemen tidak memihak, karena ketua umum Partai Demokrat, SBY telah menegaskan akan mendukung pemerintahan sepanjang Jokowi-JK berada pada kepentingan rakyat begitupun sebaliknya. Disatu sisi jika program maupun kebijakan pemerintahan yang baru tidak mewakili aspirasi rakyat, tentu saja bisa bersama-sama koalisi merah putih melakukan kritik dan melakukan fungsi pengawasannya. Status penyeimbang tidak berarti membuat komunikasi antara Koalisi Merah Putih dan poros koalisi PDI Perjuangan, terhenti.

Partai Demokrat bersama Presiden SBY punya pengalaman  memimpin pemerintahan selama 10 tahun terakhir, tentu ini akan menjadi bekal untuk memposisikan diri sebagai penyeimbang dalam pemerintahan ke depan. Saat ini tugas berat Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah memuluskan suksesi kepemimpinan dengan sejumlah program yang berpihak kepada rakyat. Seluruh kader Partai Demokrat mendukung penuh sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan tidak ada niat dan ambisi dari Demokrat untuk posisi atau mendapatkan jabatan politik tertentu. Posisi di luar pemerintahan yang independen dan konstruktif ini akan menegaskan jati diri dan jiwa Partai Demokrat sebagai partai politik yang moderen, profesional dan berdedikasi pada rakyat.