Apa itu BEPS?
BEPS adalah eksploitasi yang disengaja atas loopholes yang ada pada peraturan perpajakan untuk menggeser keuntungan ke yurisdiksi berpajak rendah atau nihil, dengan tujuan menghindari atau mengurangi kewajiban pajak. BEPS memiliki dampak negatif yang signifikan bagi negara-negara, terutama negara-negara berkembang dimana BEPS dapat mengurangi pendapatan pajak negara, sehingga mengurangi kemampuan negara untuk menyediakan layanan publik yang penting. Selain itu, BEPS dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi perusahaan domestik, yang tidak memiliki sumber daya untuk melakukan BEPS. BEPS dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti transfer pricing, pergeseran keuntungan melalui utang, dan pengaturan mismatch hibrida
Sumber : Tax Justice Network
Contoh Kasus BEPS - 1
Berdasarkan laporan dari State of Tax Justice 2023, ditemukan bahwa biaya keadilan pajak global diperkirakan mencapai US$4.8 triliun setiap tahun. Angka ini setara dengan anggaran pendidikan global. Laporan ini juga menemukan bahwa biaya keadilan pajak global telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Peningkatan biaya keadilan pajak global disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk:
- Peningkatan globalisasi dan digitalisasi ekonomi
- Perubahan kebijakan pajak yang menguntungkan perusahaan multinasional dan individu kaya
- Kelemahan dalam sistem perpajakan internasional
Laporan State of Justice 2023 juga menemukan bahwa biaya keadilan pajak global tidak ditanggung secara merata. Negara-negara berkembang menanggung biaya yang lebih besar daripada negara-negara maju. Selain itu, biaya keadilan pajak global ditanggung secara tidak adil.
Dalam kasus BEPS, pergeseran profit dapat menyebabkan kerugian pada negara itu sendiri, salah satunya Indonesia. Dalam Laporan State of Justice 2023, pergeseran profit ini menyebabkan Indonesia mengalami kerugian tahunan senilai 2,736.5 ribu USD. Untuk mengurangi BEPS ini, contohnya seperti
- Pemerintah Indonesia telah mengadopsi Action Plan 15 BEPS, yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan transparansi dalam prosedur persetujuan bersama (mutual agreement procedure/MAP). PMK-49/PMK.03/2019 mengatur tentang tata cara pelaksanaan MAP di Indonesia. PMK ini menetapkan prosedur yang lebih jelas dan transparan dalam pelaksanaan MAP.
- Pemerintah Indonesia telah mengadopsi Action Plan 13 BEPS, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pengungkapan informasi pajak. PMK-128/PMK.03/2016 mengatur tentang kewajiban dokumentasi transfer pricing. PMK ini mewajibkan perusahaan multinasional untuk mendokumentasikan transaksi afiliasi mereka.
- Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan negara-negara lain dalam pertukaran informasi pajak. Indonesia telah menandatangani lebih dari 100 perjanjian pertukaran informasi pajak dengan negara-negara lain. Perjanjian ini memungkinkan Indonesia untuk bertukar informasi pajak dengan negara-negara lain untuk kepentingan penegakan hukum.
Foto : IST
Contoh Kasus BEPS - 2
Kasus transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional biasanya melibatkan anak perusahaan yang berada di Indonesia dan anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah akan menetapkan harga transfer yang lebih rendah daripada harga pasar. Hal ini menyebabkan keuntungan dialihkan dari Indonesia ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.