NGANJUK - Dampak pembangunan proyek strategis jalan tol trans Jawa yang melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk membawa dampak kesengsaraan bagi masyarakat. Sejak proyek mulai dikerjakan, banyak jalan mengalami rusak parah. Karuan saja, kondisi jalan rusak akibat sering dilewati kendaraan proyek bertonase berat tersebut menyulut kemarahan masyarakat Nganjuk yang dialamatkan kepada pemerintah daerah.
Pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mencatat, sekitar 85 persen jalan yang ada di Nganjuk kondisinya rusak parah. Sedikitnya ada 41 titik jalan yang mengalami rusak parah dengan kondisi berlubang menganga cukup dalam. Kendati demikian, hingga kini, jalan-jalan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan.
Dampak lain, banyak keluhan dari masyarakat yang dialamatkan kepada pemerintah daerah agar secepatnya mendapat perhatian serius. Masyarakat menuduh, pemerintah daerah telah sengaja melakukan pembiaran meski kondisinya terus bertambah parah. Yang mengerikan, pada titik-titik jalan yang rusak tersebut, sering menyebabkan insiden kecelakaan bagi pengguna jalan, hingga merenggut korban jiwa dan luka-luka.
dokpri
Untuk itu, pemerintah daerah mendesak kepada pemerintah pusat agar secepatnya membangun kembali jalan-jalan yang rusak. Desakan ditujukan ke pemerintah pusat melalui Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, hasilnya dalam waktu dekan hendak dibangun kembali 13 titik terlebih dahulu."Tidak masalah, untuk waktu dekat sudah disanggupi akan dibangun tigabelas titik lebih dahulu, yang penting secepatnya dikerjakan," terang Marhaen Djumadi, Senin, 13 Mei 2019.
Menurut Marhaen, untuk mempercepat pembangunan jalan yang rusak dampak dari proyek jalan tol, bukan kepada para kontraktor yang mengerjakan. Melainkan, pihaknya mendesak pemerintah pusat sebagai penanggungjawab mutlak proyek nasional tersebut.
"Kita menuntutnya kepada pemerintah pusat, karena jalan tol itu proyek strategis nasional," imbuh Marhaen.
dokpri
Selain kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah Nganjuk juga mendesak pemerintah provinsi agar secepatnya mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan provinsi yang melintas di Nganjuk."Kami berharap, dalam tahun 2019 ini, jalan-jalan provinsi juga sudah mulai diperbaiki," ujarnya.
Yang lebih memprihatinkan, adanya jalan rusak dampak proyek tol adalah memicu tingkat kemiskinan di Nganjuk meningkat. Pemerintah daerah mencatat, tingkat kemiskinan meningkat dari sekitar 11 persen menjadi 12 hingga 13 persen dari tahun sebelumnya. Diperkirakan, peningkatan prosentase kemiskinan tersebut akibat sirkulasi perekonomian rakyat Nganjuk terganggu adanya jalan-jalan yang rusak parah. Lantara, mereka enggan untuk beraktifitas lebih maksimal.
"Bila tidak segera mendapat perhatian, tingkat kemiskinan di Nganjuk bisa terus bertambah," tukasnya.