Disela-sela pelantikan pengurus Partai Hanura, Jokowi memberikan pernyataan bahwa demokrasi kita kebablasan, kalau kita mau mencari artikulasi dari demokrasi adalah demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan), bisa juga diartikan secara umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Polemik yang sekarang terjadi sebenarnya, dikarenakan rakyat terlalu memaksakan kehendaknya, rakyat terlalu terbawa ambisinya, menggunakan sekelompok orang hanya untuk memuluskan cita-citanya saja. Seperti yang terjadi baru baru ini, berupa aksi pemboikotan terhadap Gubernur Ahok, beserta seluruh jajaran SKPD. Mereka menolak mengikuti rapat-rapat dengan pihak terkait, termasuk menolak pembahasan anggaran. Aksi pemboikotan ini pada intinya menolak keputusan Mendagri yang kembali mengaktifkan Ahok sebagai Gubernur Jakarta. Sepertinya memang sangat sulit bagi DPRD DKI Jakarta untuk bisa menerima Ahok sebagai Gubernur.
https://seword.com/politik/dprd-jakarta-boikot-ahok-usaha-penolakan-yang-terlalu-berlebihan/
Justru Demokrasi yang kebablasan adalah mereka para elite dan pejabat, apakah mereka sudah tidak percaya akan hukum, dan sidang pengadilan yang sedang di jalani Ahok ? bukankah Indonesia adalah Negara hukum ?
Justru Demokrasi yang kebablasan adalah mereka para elite dan pejabat, apakah mereka sudah tidak percaya akan hukum, dan sidang pengadilan yang sedang di jalani Ahok ? bukankah Indonesia adalah Negara hukum ?
Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (goverment by the people) adalah suatu pemerintahan yang dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan. Jadi sudah jelas bahwa setiap kebijakan atau tindakan apapun harus sesuai dengan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan para elite.
Jokowi menyinggung demokrasi Indonesia yang sudah seperti tanpa rem, para elite politik dan wakil rakyat, sudah tidak lagi memperhatikan kepentingan nasional, mereka memikirkan nasib Partainya ketibang nasib rakyat, hal ini di sampaikan juga oleh Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie.
Seharusnya mereka semua paham bahwa Negara demokrasi itu, yang menjadi bosnya adalah rakyat, bukan mereka.
