Banyaknya kegiatan penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) direspon negatif Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi menganggap penambangan timah di Babel sudah mengkhawatirkan dan mengganggu aktifitas nelayan tangkap.
Ini merusak wilayah tangkap nelayan. Semua hancur dikeruk macam-macam. Sekarang ini mereka (nelayan) terganggu,” ungkap Susi saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (22/6/2015).
Memang sangat mengkhawatirkan melihat pemandangan tersebut, Kegiatan tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel) disebut sudah berlangsung selama puluhan tahun. Namun yang pastinya, tambang ilegal ini marak sekitar tahun 1999 pasca gerakan reformasi.
Pernyataan menteri Susi ini seharusnya dibarengi dengan, adanya jutaan lowongan kerja, seandainya kebijakan pemerintah yang akan menutup penambangan liar tersebut, sudah seharusnya pemerintah memikirkan nasib hidup para penambang liar tersebut.
Mungkin bisa dikoordinir supaya mendapat bimbingan dan latihan, untuk menambang serta wadah yang tepat untuk mencari pekerjaan, dan bila mereka harus mencari ikan, perlu diperhatikan tentang kebutuhan mulai dari BBM, dan sarana penunjangnya.
Harga BBM yang melambung tinggi, memaksa nelayan untuk banting setir menjadi penambang liar.
Kegiatan tambang timah ilegal di Babel ini menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menteri ESDM Sudirman Said ditunjuk sebagai koordinator penataan tambang timah di Babel.
"Barusan kami membicarakan mengenai penambangan timah, bagaimana menata pertambangan timah di Babel. Karena banyak sekali tambang rakyat yang tidak miliki syarat legal, lingkungan, maupun teknis. Tadi Presiden memberikan arahan supaya Kementerian ESDM mengkoordinir seluruh proses penataan. Jadi nanti kerjasama dengan BUMN, karena PT Timah kan BUMN, terus dengan Gubernur, Bupati," tutur Sudirman usai rapat tersebut.
Mungkin lebih menarik dan bersahabat pernyataan dari menteri ESDM, memang perlupenataan ulang, yang harus didukung oleh aparat pemerintah stempat. Jangan hanya bisa menertibkan tanpa kita peduli terhadap nasib rakyat.
http://www.militerhankam.com/2015/06/aparat-keamanan-kurang-tegas-timah-di.html
