Setahun berlaku, program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih bermasalah. Kita sering kali melihat dan mendengar adanya beberapa permasalahan penting yang mewarnai program kesehatan tersebut, baik dari BPJS-Kesehatan itu sendiri, Fasilitas Kesehatanya baik Faskes I maupun Faskes Lanjutan, serta kita sendiri para pengguna Program Kesehatan tersebut.
Akmal Taher, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan mengatakan, masalah lain yang juga mewarnai programBPJS-Kesehatanadalah adanya salah klaim dari pihak rumah sakit. Salah klaim tersebut bahkan, menyebabkan klaim yang diajukan pihak rumah sakit lebih tinggi dari yang seharusnya, http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/01/05/pelaksanaan-bpjs-kesehatan-masih-banyak-penyimpangan , tetapi itu mungkin tinggal memperbaiki mental aparat pegawai pelayanan kesehatan tersebut.
Yang lebih sering terjadi adalah beberapa penolakan-penolakan, yang sering dilontarkan pihak Faskes Lanjutan setelah Faskes I, sering memberikan keterangan kepada para pengguna Kartu BPJS-Kesehatan sudah penuhnya ruangan untuk perawatan kelas yang dituju, terkadang pihak Rumah Sakit tersebut menawarkan kelas yang lebih tinggi dari yang tertanggung didalam kartu para pesertanya, dengan asumsi supaya selain bisa diklaim juga mendapatka uang secara Cash untuk biaya kenaikan kelas perawatannya. Selama ini kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapatkan banyak kritik dari masyarakat. Mulai dari keluhan pasien tentang ganti rugi yang bertele-tele hingga aturan yang dinilai mempersulit warga untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Untuk itu harus adanya campur tangan beberapa pihak terkait, menyangkut pengawasan pelaksanaan Program kesehatan pemerintah tersebut. Kesan yang terlihat sekarang adalah pembiaran yang terjadi, prilaku para pegawai kesehatan yang menyulitkan para pengguna Kartu BPJS-kesehatan, untuk mendapatkan pelayanan yang benar-benar maksimal, sesuai dengan janjinya dahulu.
Dari mulai gedung pelayanan kesehatan sampai sarana rawat inap pun harus diperhatikan, karena jumlah pengguna Kartu BPJS-kesehatan dengan fasilitas ruangan rawat inap sangat tidak sesuai.
Dengan besarnya peminat BPJS, pemerintah harus memperhatikan jumlah rumah sakit penerima kartu BPJS. Pasalnya, jumlahnya harus sesuai dengan jumlah pemegang kartu BPJS tersebut. Untuk saat ini sudah banyak rumah sakitdaerah maupun swasta yang menjadi mitra BPJS. Fasilitasnya juga harus diawasi, baik yang setingkat dengan Klinik/Puskesmas, ataupun tingkatan lanjutanya. Sehingga kedepan kita bisa meminimalisir, kekurangan-kekurangan yang dirasa para pengguna Kartu kesehatan tersebut.
