Proses pengajuan pinjaman modal usaha diawali dengan calon debitur yang memiliki usaha mengajukan pinjaman kepada pihak bank untuk pengembangan usahanya, dengan syarat utamanya debitur harus menyiapkan data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, NPWP, Buku Nikah (jika sudah berkeluarga) dan jaminan yang akan diserahkan kepada pihak bank.
Permohonan pengajuan pinjaman tersebut kemudian disurvey oleh pihak bank bertujuan untuk melihat sektor usaha dan kelengkapan berkas yang harus di siapkan oleh calon debitur. Pengajuan pinjaman tersebut diwajibkan untuk pengecekan history kolektibilias debitur yang biasa di sebut BI Cheking, pengecekan BI Cheking tersebut meupakan Informasi Debtiur Individual (IDI) melalui Sisem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang mana dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penyaluran kredit pinjaman modal usaha tersebut dapat disetujui atau tidak dilihat dari hasil BI Cheking yang di keluarkan oleh OJK, hasil tersebut merupakan history pinjaman debitur yang sudah lunas atau yang masih berjalan, sehingga pihak bank dapat mengurangi resiko yang tidak dinginkan dengan menilai hasil dari BI Cheking tersebut. Kelayakan penyaluran kredit pinjaman modal usaha tersebut tidak hanya dinilai dari hasil BI cheking saja tetapi sektor pendapatan usaha dan jaminan juga sangat dinilai, sehingga nominal kredit yang akan dikeluarkan sesuai dengan pendapatan debitur, hal tersebutt bertujuan agar debitur tidak merasa keberatan dalam membayar angsuran perbulan.
Penyaluran kredit tersebut tidak hanya sampai proses pencairan saja tetapi kelancaran debitur dalam mebayar kewajibannya juga harus dijaga oleh pihak bank dengan cara mengingatkan debitur untuk membayar angsurannya setiap jadwal jatuh tempo. Kelancaran dan keterlambatan debitur dalam membayar kewajiban angsuran setiap bulannya akan tercatat dalam BI Cheking sehingga akan berpengaruh terhadap proses pinjaman berikutnya.
Penanganan pihak bank terhadap debitur yang terlambat membayar angsuran dengan cara mengingatkan terlebih dahulu jika debitur juga tidak mau membayar angsurannya maka pihak bank akan mengunjungi lokasi usaha atau pun tempat tinggal debitur bersama tim kolektor, tindakan yang lebih fatal jika debitur sudah tidak mampu untuk membayar angsuran tersebut maka agunan atau jaminan yang diserahkan kepada pihak bank akan dimasuki ketahap lelang.
Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi Bank menjadi salah satu indikator penentu kinerja bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelematan dan peyelesaian dengan segera. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang ditempuh.
- Melalui Jalur Non Litigasi
Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan, negosiasi atau mediasi kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih feasible. Penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Surat Keputusan Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit Pub. L. No. 23 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:
- Rescheduling/penjadwalan Kembali merupakan upaya pertama dari pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur.
- Reconditioning merupakan usaha pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan Bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit.
- Restructuring/restrukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
- Melalui Jalur Litigasi
Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Kreditur atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitur agar ia memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitur. Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitur, maka kreditur atau bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian apabila terbukti hakim akan mengeluarkan keputusan Pengadilan yang tetap atau pasti. Namun bila tergugat atau debitur tidak melaksanakan putusan pengadilan, kreditur atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat.