Penangkapan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK menjadi tamparan telak terhadap dunia akademik.
Kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru jalur mandiri di Unila ini menuai ragam respon pro dan kontra. Ada yang ingin jalur mandiri dihapus saja. Namun ada yang menyatakan transparansi dan akuntabilitasmya yang perlu diperbaiki, tidak perlu dihapus.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, dengan keras menyatakan bahwa penerimaan jalur mandiri harus dihapus.
Penerimaan mahasiswa baru di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) semestinya dilakukan melalui jalur prestasi dan ujian seleksi saja.
Masyarakat Anti -Korupsi Indonesia, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Komisi X DPR RI juga menyuarakan sama agar jalur mandiri untuk penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dihapuskan saja.
Seringkali sentimen dan kemarahan sesaat membuat pengambilan keputusan menjadi tidak tepat. Nampaknya mereka yang mengusulkan penghapusan itu sedang marah. Merepresentasikan respon banyak masyarakat yang panas mendengar adanya kasus OTT tersebut.
Ilustrasi (Media Indonesia)
Seleksi jalur mandiri di kampus negeri lainnya berjalan baik dan tidak ada masalah. Senada dengan Prof. Sumaryanto , Rektor UGM, Prof. Ova Emilia menuturkan jalur mandiri yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 itu punya banyak sisi positif.
Misalnya ada sesuatu yang negatif, ada yang salah, maka yang harus dilihat secara jernih apakah kebijakannya yang salah atau pelaksanaan di lapangan nya yang salah.
Prof Ova mengungkapkan selama ini pelaksanaan jalur mandiri di UGM berjalan baik karena dilaksanakan secara akuntabel dan transparan