Maret tahun ini (2022), jika tidak ada aral melintang BNI akan menggelar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Tentu ini sebuah acara yang istimewa bagi bank BUMN papan atas seperti BNI. Terlebih, di 2021 bank BUMN ini berhasil mengumpulkan laba yang fantastis.
Namun, angka-angka yang mengindikasikan akumulasi laba BNI tentu tidak banyak berarti di tengah ancaman bencana akibat krisis iklim. Semua bisa menjadi korban dari bencana krisis iklim, dari buruh hingga CEO bank, seperti BNI sendiri.
Kerugian negara pun tidak sedikit untuk mengatasi persoalan ini. Semua pihak, termasuk BNI harus merespon persoalan krisis iklim ini. Terlebih di berbagai kesempatan BNI mengklaim dirinya sebagai Green Banking.
Ajang RUPS bisa menjadi indikator, apakah klaim green banking BNI selama ini benar adanya, atau sekedar greenwashing alias strategi marketing saja yang seolah-olah peduli lingkungan hidup?
Persoalan krisis iklim tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan pendanaan BNI. Pada April 2021, Bank BNI bertindak sebagai salah satu agen fasilitas dalam pemberian kredit sindikasi sebesar USD 400 juta untuk Adaro.
Adaro sendiri merupakan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia yang memiliki cadangan batubara sebesar 1,1 miliar ton. Apabila seluruh cadangan batu bara Adaro ini dibakar untuk pemakaian pembangkit maka berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK), penyebab krisis iklim, sama dengan emisi tahunan negara India.
Bayangkan betapa makin parahnya krisis iklim yang akan terjadi. Betapa akan makin banyak bencana iklim, seperti banjir, badai dan kekeringan yang akan terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.Keselamatan manusia dan alam akan menjadi korban dari model bisnis perbankan yang masih mendukung pembiayaan energi kotor, batu bara.
Bulan Maret 2022 ini, BNI akan manggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Fossil Free Kampus Indonesia sudah mulai melakukan desakan kepada BNI agar menghentikan pendanaan proyek energi kotor batu bara. Petisi fossil free kampus dapat dilihat di sini.