Akhir bulan ini, di tempat kelahiran Presiden Joko Widodo (Jokowi), Solo digelar perundingan I-EU CEPA (Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement). Perundingan itu akan menegosiasikan percepatan liberalisasi ekonomi di kedua belah pihak. Dalam konteks inilah buruh perlu ikut terlibat dalam memonitoring perundingan I-EU CEPA di Solo. Kenapa demikian?
Salah satu bab yang akan dinegosiasikan dalam perundingan itu adalah terkait dengan investasi. Apa kepentingan EU dalam perundingan di Solo itu terkait dengan investasi? Kepentingan EU dalam isu investasi, selain mendorong level liberalisasi investasi secara ambisius, EU pun memiliki kepentingan untuk memasukan ketentuan perlindungan maksimum untuk investor di dalam CEPA.
Berpijak dari kepentingan EU dalam perundingan itulah yang kemudian bersentuhan dengan kepentingan buruh di Indonesia. Mekanisme investasi asing selalu dibarengi dengan liberalisasi tenaga kerja dan memanfaatkan upah buruh murah sebagai prasyarat investor menanamkan modal di Indonesia. Hal ini justru akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran juga bergaining position yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. (http://igj.or.id/)
Negara pun akan berlomba untuk mengeliminasi hak-hak buruh dan standar perlindungan lingkungan dan perlindungan rakyat. Semua demi mengundang investor. Akibatnya, perusahaan akan lebih banyak memiliki peluang untuk mendapatkan tenaga kerja murah dan sumber daya di antara negara-negara anggota (indonesiana.tempo.co)
Untuk itulah, perundingan I-EU CEPA di Solo menjadi sangat penting bagi kehidupan buruh. Perundingan itu bukan hanya menegosiasikan ekspor-impor antara Indonesia dan EU, tapi juga nasib buruh kedepannya. Apakah persoalan ini juga disadari oleh para negosiator Indonesia? Entahlah.
Namun celakanya, meskipun perundingan itu sangat penting bagi buruh, informasi mengenai teks perundingan itu sendiri belum dibuka ke publik Indonesia. Buruh akan sulit menyuarakan kepentingannya bila perundingan I-EU CEPA justru dilakukan di ruang-ruang gelap. Nampaknya, sejak awal perundingan ini memang mencoba menyingkirkan partisipasi kelompok buruh untuk menyuarakan kepentingannya. Padahal perusahaan sebesar apapun tidak akan bisa berdiri tanpa tetes keringat kaum buruh.
