Jawa kolaps. Itu mungkin kata yang bisa menggambarkan kejadian-kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Jawa Tengah akhir-akhir ini.
Seperti yang ditulis di portal berita, hingga Senin (20/06) sore, jumlah korban tewas akibat bencana banjir dan longsor di lima kabupaten di Jawa Tengah, bertambah menjadi 47 orang. Sementara 15 orang masih dinyatakan hilang.Sementara banjir di Solo akibat meluapnya sungai menyebabkan ribuan warga menjadi pengungsi.
Bahkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, seperti ditulis KOMPAS hari ini (24/6) menyebutkan bahwa 52% bencana nasional terjadi di Jawa. Dibandingkan pulau lainnya, dapat dikatakan Pulau Jawa adalah daerah yang rawan bencana. Kenapa demikian?
Jawa sudah kelebihan beban. Itu mungkin jawaban singkat yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas. Kelebihan beban pulau ini tak lepas dari model pembangunan masa lalu yang memang dikonsentrasikan ke Pulau Jawa. Semua infrastruktur di bangun di Jawa, dari jalan raya, kereta api, bendungan dan sebagainya. Akibatnya, 'gula-gula' pembangunan terkonsentrasi di wilayah ini. Sementara daya dukung ekologi Pulau Jawa sudah dilampaui oleh pembangunan yang besar-besaran tersebut. Dan bencana banjir dan longsor adalah konsekuensi logis dari pembangunan Jawa yang melebihi daya dukung ekologinya itu.
Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Jawa adalah paradigma yang mengkonsentrasikan pembangunan di Jawa harus dirombak total. Saatnya pembangunan digeser ke luar Jawa. Dan pembangunan itu harus dimulai dari pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mewujudkan pembangunan infrastruktur sentris dengan cara mengembangkan wilayah di luar pulau Jawa harus diapresiasi dan dikawal.
Kenapa program Kementerian PUPR untuk membangun infrasturktur di luar Jawa harus kita kawal juga? Ya, karena kita tidak ingin pembangunan infrastruktur di luar Jawa mencontek habis model pembangunan di Jawa yang tidak ramah lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur memang harus digeser ke luar Jawa tapi pembangunan itu tetap harus memperhatikan daya dukung ekologi dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
