Indonesia adalah negara dengan wilayah yang sangat luas. Ribuan pulau terhampar dari Sabang sampai Marauke. Menariknya, setiap pulau memiliki ciri khasnya sendiri. Potensi ekonominya pun beragam.
Namun sayang, selama ini keberagaman yang ada di pulau-pulau itu seperti diabaikan. Keragaman itu tidak dilihat sebagai potensi ekonomi yang layak dikembangkan. Pembangunan berkiblat di Jawa. Infrastruktur ekonomi difokuskan ke Pulau Jawa. Padahal Jawa hanya satu dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Akibatnya, potensi ekonomi di luar Jawa tidak tergarap secara maksimal.
Jalan raya adalah salah satu infrastruktur ekonomi yang dapat membangkitkan ekonomi di sebuah kawasan. Di Jawa, hampir seluruh wilayah sudah terhubung dengan jalan raya yang mulus. Sementara di sebagian kawasan di luar Pulau Jawa, jalan raya mungkin masih sebatas mimpi. Kalaupun ada jalan raya, kemungkinan besar kondisinya tidak sebagus jalan-jalan raya di Pulau Jawa.
Di Sulawesi misalnya, pada tahun 2010, dari total panjang jalan 7.426,84 Km sebanyak 1.445Km kondisinya Tidak Mantap (19,46 persen). Jalan Tidak Mantap tersebut sebesar 39,32 persen termasuk kategori Rusak Ringan dan 60,68 persen Rusak Berat. Kualitas jalan Nasional antar provinsi, jalan Tidak Mantap tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Sementara kondisi jalan Nasional Tidak Mantap terendah terdapat di Provinsi Gorontalo (Profil Infrastruktur Menurut Wilayah di Indonesia, Arif Rahman Hakim).
Di Sumatera lebih parah lagi. Data yang ditulis dalam Profil Infrastruktur Menurut Wilayah di Indonesia, mengungkapkan bahwa di pulau ini, kondisi jalan Tidak Mantap sebesar 53,09 persen termasuk kategori Rusak Ringan dan 46,91 persen Rusak Berat. Kualitas jalan Nasional antar provinsi, jalan Tidak Mantap tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Utara yaitu meliputipanjang 556 Km (25,02 persen dari total panjang jalan).
Tak heran kemudian perputaran uang banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada akhir tahun 2015 silam, Bank Indonesia (BI) memperkirakan uang beredar mencapai Rp 80 triliun. Dari jumlah uang beredar bulan ini yang mencapai Rp 80 triliun, sekitar Rp 22 triliun berputar di Jakarta, Pulau Jawa di luar Jakarta mencapai Rp 19 triliun. Sedangkan sisanya Rp 39 triliun tersebar di luar Pulau Jawa. Apakah ini adil? Jelas tidak. Kondisi ini tidak adil bagi warga yang tinggal di luar Pulau Jawa.
Kondisi itu nampaknya menjadi perhatian serius dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), pemerintah kini tengah mewujudkan pembangunan infrastruktur sentris dengan cara mengembangkan wilayah di luar pulau Jawa. Upaya pemerintah ini harus mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana caranya publik dapat mendukung upaya Kementerian PUPR itu?
Pertama, publik harus selalu mengingatkan bahwa program Kementerian PUPR yang akan membangun infrastruktur di luar Jawa itu benar-benar dilaksanakan. Program itu bukan sekedar wacana. Timeline dari proses pembangunan infrasturktur di luar Jawa haruslah di buka ke publik.
Kedua, publik harus mengawasi agar proyek pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa tidak sarat dengan korupsi. Jika kemudian pembangunan infrastruktur itu sarat korupsi maka bukan hanya merugikan negara namun juga kualitas infrastruktur tidak akan optimal. Bahkan bisa jadi pembangunan infrastruktur itu justru membahayakan keselamatan warga.
Ketiga, publik harus dilibatkan sejak awal proses pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa tersebut. Untuk apa publik harus dilibatkan sejak dari awal proses pembangunan infrastruktur itu? Pelibatan publik untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa tidak akan merusak keseimbangan alam. Kerusakan alam akibat gencarnya pembangunan di Pulau Jawa tidak boleh terulang lagi di luar Pulau Jawa.
Akhirnya, marilah bergandengan tangan untuk membangun Indonesia. Saatnya kini kita bersama membangun di luar Jawa.