Berhentilah melawan Ahok dengan mengedapankan perbedaan etnis dan agama. Kenapa? Karena itu tidak berguna. Bukan dosa Ahok bila ia dilahirkan sebagai pemeluk agama tertentu atau dari etnis yang berbeda dengan kita. Seperti kita juga tidak berdosa hidup di Indonesia bila lahir dengan agama yang kita yakini dan dari etnis tertentu pula.
Perbedaan etnis dan agama adalah sah-sah saja terjadi di Indonesia. Jadi berhentilah melawan Ahok dengan isu SARA. Justru isu SARA akan menjadi pendongkrak suara Ahok dalam pilkada Jakarta mendatang. Para pendukungnya akan mencitrakan Ahok sebagai pihak yang mengalami diskriminasi rasial dan agama. Ahok telah dizhalimi. Ahok adalah korban dari kesewenang-wenangan etnis dan agama mayoritas. Karena itulah Ahok harus dibela dengan cara memilihnya kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah, begitu Ahok terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta apa yang akan terjadi dengan warga kota? Tidak ada yang tahu. Namun, kita bisa meramalkannya dari serangkaian kebijakan yang dibuat Ahok saat ia berkuasa di Jakarta.
Ketika Ahok berkuasa di Jakarta ia kerap membuat kebijakan yang memanjakan kelas menengah seraya menyingkirkan warga miskin dan mengabaikan keberlanjutan ekologi kota. Kebijakannya menggusur warga miskin, melanjutkan pembangunan 6 tol dan reklamasi adalah beberapa contohnya. Atas dasar inilah harusnya warga Jakarta bergerk bersama melawan Ahok dan membiarkan ia mengakhiri kekuasaannya di Jakarta dengan tenang.
Warga Jakarta perlu memilih gubernur baru yang lebih ramah terhadap warga miskin dan berani menghentikan krisis perkotaan di Jakarta dalam Pilkada mendatang. Ada baiknya, bila warga Jakarta mengiklhaskan Ahok meninggalkan kekuasaannya di Jakarta dengan damai.
Mari kita rayakan Jakarta dengan menyambut Gubernur DKI Jakarta yang baru. Gubernur yang lebih ramah terhadap kepentingan warga miskin kota dan keberlanjutan ekologi kota. Dan bukan Gubernur DKI dengan paradigma usang pembangunan, yang memanjakan kelas menengah seraya menginjak-injak warga miskin kota. Bukan pula Gubernur DKI yang mengorbankan keberlanjutan ekologi kota dengan mengatasnamakan pembangunan.
