Pak Jokowi dan Pimpinan DPR, Stop Liberalisasi Listrik!

Pemerintah sekali lagi membuat kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat, khususnya mereka yang masuk dalam kelas menengah-bawah. Bagaimana tidak, setelah berhasil melakukan liberalisasi harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan menyerahkannya kepada berhala mekanisme pasar bebas, kini pemerintah bersiap kembali meliberalisasi listrik. Liberalisasi listrik ini dengan cara mencabut subsidi listrik untuk golongan rumah tangga dengan daya 450 VoltAmpere (VA) dan 900 VA.

Seperti pada saat menyerahkan harga BBM kepada berhala mekanisme pasar bebas, penyerahan harga listrik kepada berhala pasar bebas inipun berdalih karena selama ini subsidi listrik salah sasaran. Padahal, tujuan sebenarnya dari penghapusan subsidi, baik BBM maupun listrik, adalah agar swasta bisa masuk dalam bisnis listrik. Selama masih ada subsidi, pasar dianggap tidak kompetitif, sehingga swasta enggan masuk dalam bisnis listrik. 

Entah mengapa, Presiden Jokowi yang pada awal kekuasaannya selalu membawa jargon idoelogi Bung Karno, tiba-tiba lupa bahwa BBM dan juga listrik adalah cabang produksi yang penting dan menghuasai hajat hidup orang banyak. Negara harus hadir dalam kedua sektor itu untuk memberikan jaminan agar masyarakat, utamanya kelas menengah-bawah, dapat mengakses sektor-sektor yang penting bagi rakyat itu. 

Terkait dengan itulah, saya membuat petisi dengan judul, "STOP LIBERALISASI LISTRIK! Pertahankan Subsidi Listrik Pelanggan 450VA dan 900VA" di Change, silahkan kawan-kawan mengisi petisi itu. Kita sebagai warga negara pembayar pajak perlu menjewer Joko Widodo agar tidak ugal-ugalan melakukan liberalisasi sektor-sektor yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Silahkan berpartisipasi dalam petisi tersebut.