“Kata Rizal Ramli, mengutip perkataan GUS Dur. Kekuasaan itu sejatinya harus digunakan untuk mengubah Indonesia lebih baik, bukan sebaliknya”.
Nama Rizal Ramli akhir-akhir ini begitu santer diberitakan media lantaran sikap-sikap politiknya sering berseberangan dengan arus politik pada umumnya. Tegas, argumentatif, serta bertutur kata tanpa bosa-basi. Sekurang-kurangnya ada dua isu besar yang bisa menandakan siapa Rizal Ramli itu sebenarnya?, pro rakyat atau sebaliknya? Kalian sendiri yang menilainya.
Pertama, namanya sering disebut tatkala isu perpanjangan Freeport yang melibatkan mantan menteri ESDM Sudirman Said, Mantan Ketua DPR Setya Novanto, serta Dirut Freeport Maroef Sjamsoeddin. Rizal termasuk pihak yang menolak perpanjangan kontrak karya Freeport. Alasanya, ia menila belum saatnya membahas Freeport karena berdasarkan peraturan undang-undang harusnya dibahas tahun 2019.
Atas sikapnya ini, pengamat politik menyebut Rizal baleloterhadap atasannya Presiden Jokowi yang dikabarkan telah memberi restu kepada Sudirman untuk membahas perpanjangan kontrak karya Freeport. Sementara itu, masyarakat menilai sikap Rizal ini dengan sambutan yang positif. Sikapnya Rizal disebut pro terhadap kepentingan rakyat Indonesia seutuhnya.
Kedua, Rizal Ramli santer diberitakan media tatkala dirinya menghentikan reklamsi pulau G karena secara sosial-ekonomi bisa berakibat buruk bagi kehidupan nelayan setempat. Dus, dibawah pulau G terdapat beberapa kabel PLN yang disambungkan secara sembarangan hingga mengganggu kapan nelayan. Kata rizal, ini pelanggaran berat.
Penolakan Rizal atas reklamsi pulau G membuat berang Gubenur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama alias Ahok. Perang argumentasi hingga sindir-menyindir soal isu reklamasi pulau G kerapkali dilakukan keduanya.Misalnya, Rizal Ramli menyebut Ahok terkesan cengeng menghadapi keputusan soal penghentian pembangunan proyek reklamasi Pulau G karena membawa-bawa nama presiden dalam pusaran proyek Reklamasi.
Barangkali karena cecok dengan Ahok inilah Rizal Ramli pada reshuffel kabinet kerja Jilid dua yang lalu, dia dicopot menjadi Koordinator Kementerian Maritim. Kita tahu bahwa Ahok dengan Presiden Jokowi keduanya begitu dekat sejak dipasangkan menjadi Gubenur dan Wagub di pilkada DKI Jakarta yang lalu. Jadi sangat wajar jika Presiden Jokowi lebih membela Ahok dari pada Rizal.
Tapi kita harus bisa membuka mata dengan lebar, kebijakan siapa yang sebenarnya mengakomodasi kepentingan rakyat kecil, kaum papa, kaum tertindas, dan para nelayan Jakarta yang terpinggirkan –tersingkirkan dari proses tahayul pembangunan dijakarta yang semakin timpang.
Berani Melawan Arus
Pembangunan yang di lakukan AHOK bisa dikatakan memang belum membuahkan hasil yang maksimal. Artinya sejak ia menjadi Gubenur Jakarta hingga saat ini, Jakarta tidak memiliki arah membangunan yang jelas dan tujuannya. Ironisnya, ketika melakukan pembangunan justru semakin menyengsarakan rakyat miskin. Lihat saja kebijakan Ahok yang suka gusur itu dengan dalih legalitas surat tanah.
Kalau Ahok berani, mengutip kritikan bosman batubara jangan cuma Kemang yang mau dibebasin, dan jangan cuma berani gusur bantaran kali macam Kampung Pulo dan Bukit Duri. Gusur juga bangunan-bangunan hasil konversi lahan (ilegal) yang melibatkan para pengembang besar.