[caption caption="Ilustrasi Pilkada/kendaripos.co.id"][/caption]Tahun 2017 akan menjelang, tepatnya bulan Februari 2017 akan diadakan kembali pilkada serentak. Dan DKI Jakarta termasuk salah satu provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada tersebut. Bakal calon pun mulai disaring untuk menyambut Pilkada tersebut.
Dan beberapa hari yang lalu, Partai Gerindra sudah mulai menyeleksi bakal calon Gubernur pilihan mereka. Bahkan Walikota Bandung Ridwan Kamil pun diundang untuk penyeleksian bakal calon dari Partai Gerindra. Dan kabarnya Ridwan Kamil enggan untuk menghadiri penyeleksian tersebut.
Tentu saja fokus terbesar untuk Pilkada DKI Jakarta tahun depan, siapa lagi kalau bukan Gubernur Pertahana Basuki Tjahaja Purnama. Banyak spekulasi yang beredar bahwa Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa Ahok akan menempuh jalur independen dalam pencalonan Gubernur DKI ini dengan syarat bahwa pengumpulan KTP oleh Teman Ahok setidaknya mencapai 1 juta KTP warga DKI Jakarta.
Jika itu sampai terpenuhi, maka Ahok akan mendeklarasikan dirinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada bulan Mei yang akan datang. Bukan itu saja, banyak partai yang ingin meminang Ahok sebagai calon gubernur dari partai mereka, jika pencapaian pengumpulan KTP terebut tidak terpenuhi. Seperti Partai Nasdem dan PDIP, kecuali Partai Gerindra yang telah menutup diri untuk Ahok.
Dan Ahok sempat berucap bahwa semakin banyak calon gubernur yang mendaftarkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta semakin baik. Itu berarti semakin banyak orang baik yang akan menjadi pilihan warga Jakarta. Banyak yang menafsirkan bahwa perkataan Ahok ini adalah sebagai sebuah strategi pemecah suara di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 nanti. Karena banyak kalangan berasumsi bahwa semakin banyak calon gubernur yang dicalonkan maka suara warga Jakarta akan semakin terpecah untuk mendukung calon-calon gubernur yang ada. Karena pilihan semakin banyak, sedangkan pemilih hanya punya hak satu suara, sehingga suara-suara yang ada akan terbagi kepada beberapa calon gubernur DKI Jakarta.
Startegi ini tentu akan berhasil jika Pilkada tersebut tidak diselenggarakan di DKI Jakarta. Karena siapa pun yang memiliki suara terbanyak otomatis akan menjadi pemenang. Tetapi tidak untuk DKI JAkarta. DKI Jakarta mempunyai Undang-undang sendiri tentang pemilihan kepala daerah yang tertuang dalam Undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya pada pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa calon gubernur DKI Jakarta harus mendapatkan suara lebih dari 50% untuk bisa terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, jika tidak maka akan diadakan pemilihan ulang dengan fokus hanya kepada peserta pemenang 1 dan 2 saja.
Jadi, masih adakah yang menyatakan bahwa Ahok menggunakan strategi pemecah suara dalam Pilkada DKI Jakarta yang akan datang? Karena semakin banyak calon gubernur yang ikut serta, maka untuk memperoleh suara diatas 50% tentu akan sangat sulit sekali. Beda jika pasangan calon gubernur hanya terdiri dari 2 pasangan saja.
Salam Kompasiana.