[caption id="attachment_333055" align="aligncenter" width="300" caption="sumber : kompas.com"][/caption]
Pasca pemilu legislatif 9 April lalu, media dipenuhi dengan manuver partai politik khususnya yang mendapat suara besar berdasarkan hasil quick count lembaga survey yang menjajaki kerja sama atau koalisi dengan partai lainnya demi mendapatkan tiket mengikuti pemilu presiden Juli mendatang. Membaca harian kompas Rabu 23 April lalu, saya melihat gambar dalam kolom opini (sumber : kompas.com) dan membuat saya tergelitik karena ilustrasi yang digambarkan. Jangan-jangan apa yang terjadi saat ini (koalisi parpol) hanya sebatas memperjuangkan kepentingan partai dan bukan kepentingan rakyat ?
Sindir-menyindir dengan puisi, bahkan menjelekkan calon presiden dari partai lain menjadi tontonan yang lucu bagi rakyat yang hanya dapat melihat dengan miris karena suara yang mereka berikan ternyata "diperdagangkan" dengan istilah koalisi yang sedang dibangun dengan berbagai partai. Tidak ada koalisi gratis dalam politik, karena pasti ujungnya akan ada pembagian kekuasaan, entah itu kursi menteri atau yang lainnya. Jika para petinggi partai pusing memikirkan koalisi, bahkan menghitung perolehan suara demi tiket pencapresan di sisi lain, rakyat justru bingung mengisi kuali untuk makanannya.
Sebagai seorang rakyat yang juga sedang berjuang dengan koalisi eh maksudnya kuali isi (mengisi kuali), saya tentu akan berpikir ulang menghabiskan dana ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah demi mendapatkan kursi legislatif yang menjadi dasar dalam perhitungan koalisi partai politik tersebut. Saya hanya berharap para petinggi partai tidak hanya memikirkan koalisi yang seringkali hanya bermakna bagi-bagi kekuasaan, akan tetapi memikirkan juga bagaimana agar dapat mengisi kuali rakyat Indonesia yang seharusnya menjadi prioritas mereka sebagai pelayan publik atau wakil rakyat. Menjadi pertanyaan, apakah mereka sudah sadar bahwa tugasnya adalah untuk kuali-(si) dan bukan hanya koalisi ?
24 April 2014
Danny Prasetyo
