Lihat ke Halaman Asli

DPR = Dewan Penghianat Rakyat

Diperbarui: 26 Juni 2015   06:59

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

1302323313148358434

Sudah menjadi perbincangan memuakan klo soal DPR. Terutama atas sikap yang sama sekali tidak pro rakyak membuat masyarakat Benci dan dan kehilangan sosok figur Pemerintah.

DPR yang secara fungsional menjadi wakil rakyat untuk membawa keadilan dan kesejahteraan rakyat ternyata hanya mementingkan NAFSU dan PERUT sendiri saja.  hal ini bukan sebuah Fitnah atau tuduhan tanpa dasar. Seperti yang saat ini banyak di informasikan di media tentang rencana Pembangunan Gedung DPR yang awalnya di niatkan berukuran 111 m2 untuk setiap ruangan dengan Kolam renang, Tempat SPA dan ruang istirahat yang cukup. Lah ini mau kerja atau mau Besarin Perut? Rencana awal gedung itu akan menghabiskan dana 1,8 Triliun Rupiah dan saat masyarakan memprotes karena biaya tersebut terlalu mahal. DPR mendiskon menjadi 1,38 Triliun saja saat ini. Sedangkan kisaran anggaran untuk tiap2 ruangan DPR kisaran menghabiskan dana sekitar 800 Juta belum termasuk Mebel dan laptop (Detiknews.com 5/4/2010).. bener bener deh, padahal dengan setengah dari  dana tersebut yang notabene untuk perorangan bisa untuk membuatkan 10 rumah sederhana untuk para gelandangan. Awalnya nyaris tak ada penolakan dari Para Anggota DPR terkait rencana tersebut. Namun belakangan ini, beberapa Fraksi berbalik arah. Tidak aneh, karena Mereka  hanya mementingkan Citra di mata masyarakat. Pasalnya, kalau perubahan itu muncul pada awal perencanaan tersebut. mungkin masyarakan akan mengacungi 4 Jempol untuk yang menolak. Tapi karena mereka berubah fikiran atau berubah Topeng tatkala berbagai komponen masyarakat rama ramai memprotes hal tersebut.. Meski Demikian, beberapa anggota DPR tetep ngotot mempertahankan Rencana yang tidak Pro Rakyat itu termasuk Ketua DPR Marzuki Alie yang bersikeras bahwa rencana tersebut sudah melalui prosedur. Ia jurtru mempersoalkan terhadap Fraksi2 yang berubah sikap dalam masalah itu (Republika 5/4/2011). Lebih dari itu Ketua DPR Marzuki Alie menilai bahwa Rakyat tidak perlu di ajak bicara terkait dengan proyek gedung baru tersebut. Karena mereka tidak paham. "ini cuma orang orang elite yang paham yang bisa membahas ini (pembangunan gedung baru), raykyat biasa tidak bisa di bawa".. ujar Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan di Gedung DPR. Jakarta, Jum'at (1/4/2011) (inilah.com 5/4/2011)

DPR = Dewan Penghianat Rakyat ?

Apakah Itu terlalu Kasar buat mereka? saya rasa tidak, karena hal ini tidak terjadi untuk pertama kali. Dengan melihat kondisi Rakyat yang sangat kesusahan untuk mencari sesuap nasi. Pemerintah khususnya DPR malah enak enak makan uang HARAM milik rakyat.

  1. Pelantikan DPR Terpilih periode 2009-2014 menghabiskan dana RP. 11 Miliar hanya untuk acara 2 jam saja (Metro TV (7/9/2009) dana tersebut berasal dari KPU
  2. Pembuatan PIN DPR menghabiskan dana Rp. 5 juta/anggota.
  3. Masih di Acara pelantikan tersebut, Setjen DPR menganggarkan Rp. 26 miliar atau sekitar Rp. 46,5 juta/anggota untuk biaya pindah tugas (tiket keluarga anggota Dewan dan biaya pengepakan) bagi anggota terpilih yang baru dari luar jakarta (kompas.com 9/9/2009
  4. Belum menunjukan kinerjanya, DPR Plesiran ke Eropa dengan alasan study banding. Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran, Yuna Farhan, setiap kali kunjungan keluar negeri tiap anggota mendapatkan uang saku sebesar Rp. 20-28 Juta dan uang representasi US $ 2.000 (sekitar Rp. 20 juta saat itu).
  5. Dana Plesiran DPR ini membengkang dari rencana Rp. 20,9 Triliun dalam RAPBN 2011 menjadi 24.5 triliun dalam APBN 2011. Menurut FITRA (Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran) Belanja Perjalanan terus membengkak setiap tahunya. (republika 17/1/2011)

Apapun alasanya, terjadinya pembengkakan tersebut atas dasar Persetujuan DPR..  Dan pada saat tersebut, sangat jelas sekali bahwa anggaran tersebut jauh lebih besar dari anggaran JAMKESMAS 2011 yang hanya sebesar 5,6 triliun. Bahkan menurut analisa FITRA, pemerintah justru memangkas fungsi kesehatan dari 19,8 triliun Rupiah di APBN 2010 menjadi 13,6 triliun rupiah di APBN 2011. Anggaran tersebut di alokasikan untuk menanggulangi gizi buruk pada balita hanya Rp. 209,5 miliar. Padahal secara Data di indonesia terdapat 4,1 Juta balita mengalami gizi buruk.. Artinya sekitar Rp. 50.000/balita/tahun atau sekitar Rp. 4.000/balita/bulan. Disamping itu, seperti di ketahui bahwa akhir 2010 tercatat masih ada 31.02 juta jiwa penduduk miskin di negeri ini. Alasan penghematan Anggaran, pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Padahal Secara Logika dengan adanya BBM naik, harga barang kebutuhan pasti akan naik.. siapa yang rugi? Bukan hanya itu, DPR sering kali tidak peduli dengan Kepentingan rakyat. Seperti DPR mengeluarkan UU migas, UU SDA, UU Listrik, UU penanaman modal, UU BHP, UU Minerba dll. yang justru berpotensi menyengsarakan rakyat. Pasalnya UU tersebut sarat dengan nuansa Liberalisme ekonomi. Muara dari liberalisme Ekonomi adalah penyerahan kedaulatan atas sumberdaya alam milik rakyat kepada pihak asing. Oleh karena itu jangan aneh jika 90% energi telah di kuasai oleh pihak asing. Tidak ada Iman bagi orang yang tidak amanah (HR Ath Thabrari) Dikutip dari Berbagai sumber : Buletin dakwah Al-Islam, detiknews, kompas, inilah.com, republika




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline