Lihat ke Halaman Asli

Danis Safna

Mahasiswa uin sunan kalijaga

Pembatalan Festival Keadilan UIN Sunan Kalijaga

Diperbarui: 18 Desember 2023   12:29

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

https://www.instagram.com/demauinsuka

Dema UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Social movement istitute untuk mengadakan Festival Keadilan UIN Sunan Kalijaga yang akan di adakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 dan Minggu tanggal 10 Desember 2023 di gor tenis UIN Sunan Kalijaga pukul 08.00 – 21.00 wib. Dan surat perizinan telah di sampaikan secara baik-baik pada Senin tanggal 4 Desember 2023 dan di terima oleh Wakil Rektor 3 UIN Sunan Kalijaga yang memang menaungi Bidang ke mahasiswaan.

Namun sangat di sayangkan, festival tersebut di batalkan. Padahal DEMA UIN Sunan Kalijaga ingin menyampaikan maksud yang baik tentang festival tersebut, dengan bertujuan untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Tetapi Rektor UIN Sunan Kalijaga sudah tidak menyambut baik festival tersebut dengan rasionalisasi ambigu. Di lansir dari Instagram Dema UIN Sunan Kalijaga menyebutkan pembatalan sepihak ini jelas mencederai nilai-nilai kebebasan akademik di UIN Sunan Kalijaga. Seyogyanya kampus menjadi pertarungan ide dan gagasan. Berapa bulan lalu Dema UIN Sunan Kalijaga telah menyampaikan cacatan hitam di kampus ini. Salah satu evaluasi pentingnya kebebasan akademik. Luka lama itu terulang
kembali, dan mungkin akan semakin banyak. Oleh sebab itu mari nyalakan tanda bahaya di
UIN Sunan Kalijaga!.

Di kutip dari perkataan Rektor UIN Sunan Kalijaga “setiap acara politik tidak boleh“ Jumat
8/12/20:20. Kesimpulannya, Festival Keadilan UIN Sunan Kalijaga tersebut bersifat politik dan
semua yang berbau politik tidak di bolehkan.

Akibat Pembatalan Festival keadilan UIN Sunan Kalijaga, menimbulkan keritikan dari
pakar hukum salah satunya, Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia
Jentera, Bivitri Susanti, menyebut larangan acara bertajuk Festival Keadilan oleh Rektor
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al Makin, serupa dengan situasi yang terjadi selama rezim Orde Baru berkuasa, Bivitri menjelaskan pelarangan diskusi menggambarkan pemerintah yang anti-kritik karena takut kritik itu menyebar kemana-mana. Pada era Orde Baru, larangan itu melalui NKK/BKK, dan kini melalui kebijakan rektor.

https://www.instagram.com/demauinsuka

https://nasional.tempo.co/read/1807933/rektor-uin-yogya-larang-festival-keadilan-pakarhukum-tata-negara-persis-orde-baruhttps://www.instagram.com/p/C0rQeTavc5c/

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline