Pernahkah kita berpikir, adakah seseorang yang bercita-cita menjadi guru honorer? Jawabannya hampir pasti tidak. Menjadi guru honorer bukanlah impian; itu adalah kenyataan pahit yang harus diterima karena keadaan. Guru honorer adalah pahlawan pendidikan tanpa tanda jasa yang seringkali diabaikan hak-haknya. Mereka mengabdikan diri untuk mendidik generasi penerus bangsa, tetapi ironisnya, status mereka sering kali tidak dihargai secara setimpal.
Guru honorer bekerja keras seperti guru ASN---mereka mempersiapkan pelajaran, membimbing siswa, dan mengelola kelas. Namun, gaji mereka sering jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, dalam banyak kasus, penghasilan seorang guru honorer di bawah upah minimum regional (UMR). Padahal, tugas yang mereka emban sama mulianya dengan guru ASN.
Mengapa Guru Honorer Bertahan?
Lalu, mengapa mereka bertahan? Jawabannya adalah dedikasi dan harapan. Mereka mencintai dunia pendidikan dan berharap suatu hari status mereka akan berubah menjadi lebih baik. Namun, seiring waktu, harapan itu kerap terkikis oleh kenyataan bahwa proses pengangkatan menjadi ASN sangat lambat dan penuh tantangan.
Guru honorer sering kali merasa diperlakukan seperti roda cadangan, dibutuhkan saat kekurangan guru, tetapi diabaikan ketika bicara soal kesejahteraan. Keadaan ini tidak hanya menyakitkan secara emosional, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan, karena bagaimana mungkin seorang guru dapat memberikan yang terbaik jika kesejahteraannya sendiri tidak diperhatikan?
Upaya untuk Mengangkat Guru Honorer Menjadi ASN
Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah perlu mengambil langkah serius. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan agar guru honorer segera diangkat menjadi ASN:
1. Reformasi Rekrutmen ASN
Pemerintah perlu membuka lebih banyak formasi ASN khusus untuk guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Prioritas harus diberikan kepada mereka yang telah memiliki pengalaman panjang dan rekam jejak yang baik dalam dunia pendidikan.
2. Penyederhanaan Persyaratan PPG
Banyak guru honorer terhambat oleh persyaratan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang tidak fleksibel. Pemerintah dapat menyediakan program PPG gratis atau bersubsidi, serta memberikan fleksibilitas waktu agar guru honorer dapat mengikuti tanpa meninggalkan tanggung jawab mengajar.
3. Penetapan Skema Pengangkatan Langsung
Untuk guru honorer yang telah mengabdi lebih dari lima tahun, seharusnya ada skema pengangkatan langsung sebagai ASN berdasarkan evaluasi kinerja, tanpa harus melalui tes yang rumit.
4. Kebijakan Penggajian Sementara yang Layak
Selama proses pengangkatan, pemerintah daerah dan pusat harus memastikan bahwa gaji guru honorer minimal setara dengan UMR. Ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi juga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar guru dapat hidup layak.
5. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
Pemerintah pusat harus mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memperjuangkan nasib guru honorer di wilayah masing-masing. Kolaborasi ini penting untuk memastikan tidak ada guru honorer yang terabaikan.
Kesimpulan
Guru honorer adalah aset penting dalam dunia pendidikan. Mereka tidak pernah bercita-cita menjadi honorer, tetapi keadaan memaksa mereka berada di posisi tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki sistem yang ada agar para guru honorer mendapatkan status dan penghargaan yang layak.
Mengangkat guru honorer menjadi ASN bukan hanya tentang memberikan mereka kepastian, tetapi juga tentang membangun masa depan pendidikan yang lebih baik untuk bangsa ini. Sudah saatnya kita tidak hanya berbicara soal perubahan, tetapi juga bertindak untuk merealisasikannya.