Jadwal itu sudah dipastikan, yaitu Senin, 29 Februari 2016, buldozer-buldozer sudah disiapkan di lokasinya, penutupan jalan dan pengalihan arus lalu-lintas di sekitarnya sudah diumumkan. Pada hari itu nanti, Pemprov DKI Jakarta pimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akan membuat kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, yang selama puluhan tahun terkenal sebagai pusat lokalisasi, perjudian, dan minuman keras, tinggal menjadi sejarah kelam Ibu Kota.
Ribuan anggota Satpol PP Povinsi DKI Jakarta didukung kekuatan penuh dari Kepolisian Metro Jaya dan TNI dari Komando Daerah Militer Jayakarta, pada hari itu, akan melakukan pembongkaran seluruh bangunan ilegal yang selama puluhan tahun ini berdiri di atas tanah negara itu, sampai rata dengan tanah. Setelah pembongkaran disertai dengan relokasi penduduknya itu dilaksanakan, Pemprov DKI segera melanjutkan dengan pengerjaan pengembalian fungsi lahan tersebut menjadi ruang terbuka hijau.
Sepatutnya kita mengapresiasi tindakan berani dan tegas dari Ahok terhadap kawasan Kalijodo itu, karena dengan demikian ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sebagai Gubernur DKI Jakarta, yaitu melakukan penegakan hukum dengan mengambil kembali tanah negara dari warga yang selama ini menguasinya secara ilegal, untuk kemudian digungsikan sebagaimana mestinya.
Gubernur-gubernur sebelumnya telah membiarkan tanah di Kalijodo itu, seperti juga tanah-tanah negara lainnya (Kampung Pulo, dan lain-lain) terlantar sampai dikuasai oleh sejumlah waga selama bertahun-tahun, sehingga tidak dapat difungsikan sesuai dengan peruntukannya, sebaliknya menjadi bagian dari permasalahan-permasalahan lingkungan hidup, sosial, hukum, dan politik nan pelik Ibu Kota.
Namun demikian ada saja pihak-pihak yang selalu berpikiran negatif terhadap apa pun yang dinyatakan dan dilakukan oleh Ahok, termasuk dalam permasalahan kawasan Kalijodo ini.
Jika Ahok kerja keras demi mengatasi segala persoalan pelik Ibu Kota, seperti melakukan penertiban dan mengembalikan lahan di Kalijodo ke fungsinya yang semula, dituding punya pamrih, demi mencari nama di Pilkada DKI Jakarta 2017, tetapi jika seumpamanya, dia membiarkan pelanggaran hukum dan kesemrawutan itu terus berlanjut, pasti juga dia akan dituding oleh pihak yang sama, sebagai pimpinan yang tak perduli terhadap permasalahan Ibu Kota.
Seperti itulah yang disikapi oleh JJ Rizal, yang menyebutkan dirinya sebagai sejarahwan Betawi/Jakarta.
Kenapa Harus Didukung Polisi dan TNI?
Ketegasan Ahok dalam mengatasi permasalahan Kalijodo itu direspon dengan cibiran dan tudingan bahwa apa yang dilakukan Ahok itu punya pamrih politik, sarat dengan kepentingan pribadi, serta mencari panggung, demi eningkatkan elektabilitasnya di Pilkada DKI 2017. Normalisasi lahan terbuka hijau yang menjadi alasan penggusuran di Kalijodo, dianggap JJ Rizal tak masuk akal karena banyak wilayah lain di Jakarta yang juga sudah beralih fungsi menjadi deretan bangunan, tetapi tak diusik Ahok.
Ia juga menuding Ahok memanfaatkan polisi dan mengaktifkan tentara untuk mendukung pengamanan dalam penggususuran,telah membuat warga terteror dan menjadi ketakutan.
"Ahok anggap kasus Kampung Pulo, Bidara Cina, itu success story, sehingga dia kembali melakukannya di Kalijodo. Yang menyeramkan, terjadi teror-teror yang menakutkan di masyarakat, ribuan pasukan gabungan dilibatkan, di Kampung Pulo tank juga diturunkan, ini kan mengerikan. Terlebih banyak media yang memberitakan," kata JJ Rizal, di Jakarta, 20 Februari 2016 (Viva.co.id).
Padahal, jika Rizal mau obyektif, berpikiran jernih, tanpa prasangka negatif, jelas ia tahu bahwa tindakan pengamanan merupakan kewajiban, wewenang, strategi, dan tanggung jawab Kepolisian, maupun TNI, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.