Kampanye di kampus sangat penting dilakukan. Namun, kampanye di kampus tentu harus dengan cara tersendiri. Tak sama dengan tempat kampanye lainnya.
Kampus dan mahasiswa, serta pelaksana perguruan tinggi itu adalah masyarakat yang punya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, Pilpres dan Pilkada.
Saya rasa, Bawaslu yang membuat larangan kampanye di kampus, perlu meralat aturan itu. Kampanye di kampus lebih cocok dengan sistem kampanye dialogis, diskusi panel, workshop dan tidak kampanye orasi.
Dengan kampanye seperti itu, rutin pula dilakukan di kampus, baik oleh KPU dan Bawaslu selalu penyelenggara pemilu, maupun oleh kampus itu, akan menjadi tersosialisasinya pendidikan demokrasi di kampus tersebut.
Bahkan, negara akan menghadirkan pemimpin yang punya wawasan luas. Punya nilai intelektual yang tinggi, akibat digodok terus dalam kampanye di kampus.
Dan kampus harus membuka diri, demi pendidikan politik lewat kampanye demikian. Nah, tentu kampus harus menyiapkan konsep yang matang bila hendak membuka diri untuk dijadikan tempat kampanye.
Akan tercipta konsep yang bagus, bila kampanye Pilpres diadakan di kampus. Konsep dalam menentukan pilihan dan semangat memilih, serta konsep kriteria calon Presiden serta calon kepala daerah yang akan dihasilkan oleh Pemilu.
Momen pemilu serentak 2024, adalah pemilu yang tepat untuk melakukan kampanye di kampus. Ya, itu tadi. Kampanye dialogis, yang akan memperkaya keilmuan demokrasi di kalangan mahasiswa dan kampus itu sendiri.
Saya menilai, kampanye Pilpres dan Pilkada yang maksimal dilakukan di kampus, akan mampu merubah mindset para mahasiswa, yang selama ini lebih cenderung melakukan demonstrasi, turun ke jalan, ketika menyikapi kinerja pemerintah misalnya.
Kampus akan lebih mengutamakan dialogis, dengan mendatangi dewan secara perwakilan misalnya, ketika ada kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan masyarakat.