Saya pikir, sebagai orang kaya dengan nilai kekayaan Rp 1,9 triliun lebih dan lahan ratusan ribu hektar bahkan ada yang menyebut di atas 1 juta hektar, Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 02 itu tidak suka utang. Dalam berbagai kesempatan dia juga suka nengkritik pemerintah yang disebutnya suka utang.
Tak hanya itu, dia juga menyebut Sri Mulyani sebagai menteri pencetak utang. Sungguh sebuah pelecehan yang menyakitkan hati. Kita semua tahu bagaimana kinerja menteri yang dapat gelar menteri keuangan terbaik sedunia itu. Cemooh Prabowo terhadap kinerja Sri Mulyani dan pemerintah itu terbukti tidak berdasar. Namun, Prabowo terus mengulangi kecamannya soal utang itu.
Ternyata...eh ternyata pernyataannya itu adalah cerminan dirinya sendiri yang suka utang. Sama seperti saat dia menyebut tanah hanya dikuasai segelintir elit, ternyata segelintir elit itu adalah termasuk dirinya. Itu ya... jadi ingat cuitan Csk Lontong, seperti pamer begitu lho, "ini lo aku dari segelintir elit yang punya tanah ratusan ribu hektar". Kira-kira seperti itulah.
Kalau kita lihat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diserahkan ke KPK, Prabowo tercatat tidak punya utang. Di LHKPN itu hanya disebutkan kekayaannya mencapai Rp 1,9 triliun lebih yang meliputi surat berharga, tanah, kendaraan, dan lainnya. Tidak tercantum sama sekali soal jumlah utang.
Seharusnya, LHKPN itu merupakan laporan yang jujur yang menggambarkan kekayaan Prabowo Subianto sebenarnya. Namun, ternyata tidak. Soal ratusan ribu hektar tanah di Aceh Tengah dan Kaltim misalnya, tidak dilaporkan. Soal hutang juga tidak ada. Dengan begitu, LHKPN itu hanya melaporkan sebagian saja kekayaan Prabowo.
Dalam soal utang yang dilaporkan tidak ada utang, ternyata tidak demikian halnya. Prabowo tercatat punya hutang miliaran rupiah juga. Memang itu utang terkait bisnis dan perusahaannya.
Misalnya pabrik kertas PT Kertas Nusantara, yang heboh karena sejak 2014 merumahkan 1400 karyawannya dan tidak menggaji mereka sejak itu. Prabowo lewat perusahaan ini, tercatat punya tanggungan utang 40 juta dolar Amerika, berdasarkan keputusan MA, harus diangsur selama 20 tahun.
Soal utang di pabrik kertas dan juga persolalan 1400 karyawannya yang tidak digaji sejak 2014 yang kalau ditotal hingga kini bisa mencapai Rp 540 miliar lebih itu, mungkin sudah banyak yang tahu.
Yang terbaru dan masih jadi pembicaraan, Prabowo Subianto kembali disebut punya tanggungan utang sebesar Rp 52 miliar yang seharusnya sudah dilunasi 31 Juli 2016 lalu. Dia digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat lalu, karena dinilai wanprestasi atau ingkar janji terkait hal ini.
Ceritanya, dia meneken perjanjian pembelian dan penjualan bersyarat saham Djohan Teguh sebesar 20 persen di perusahaan PT Nusantara International Enterprise Berhard Malaysia pada 2011 (tahun yang sama dengan kasus utang PT Kertas Nusantara yang harus diangsur selama 20 tahun itu). Saham milik Djohan Teguh itu disepakati seharga Rp 140 miliar dengan uang muka Rp 24 miliar.
Sisanya yang sebesar Rp 116 miliar disepakati dicicil Rp 2 miliar tiap akhir bulan selama 58 kali. Seharusnya, jika taat perjanjian, utang itu sudah lunas 31 Juli 2016 lalu. Tetapi ternyata, Prabowo hanya membayar Rp 88 miliar dan masih punya tanggungan utang Rp 52 miliar karena dia hanya membayar cicilan sampai Rp Januari 2015.