Sudah jelas, aparatur sipil negara (ASN) itu harus netral dalam perhelatan pemilu. Soal pilihan politik itu nanti salurannya di tempat pemungutan suara. Sebagai orang yang digaji negara, dia harus menjadi abdi negara yang baik dengan bersikap netral dan melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan atas dasar pilihan politik.
Hal ini juga sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ketika seorang ASN berlaku menyimpang bahkan secara terbuka mengutarakan keyakinan atas pilihan politiknya, lantas mendapat teguran, itu sebuah hal yang wajar.
Teguran pun dalam bentuk kalimat yang halus, yaitu "siapa yang gaji Ibu". Dengan pertanyaan itu, diharapkan ibu ASN tadi sadar tentang posisinya yang harus netral.
Inilah konteks yang saya pahami terkait pernyataan Menkominfo Rudiantara yang viral di video dan telah digoreng rame-rame sehingga jadi serangan politik. Tentu saja, untuk memahami pertanyaan Menkominfo itu, diperlukan hati yang jernih yang bisa memahami etika dan unggah-ungguh komunikasi di jajaran birokrasi.
Teguran itu tidak harus dengan pernyataan saklek, tetapi sebuah pertanyaan terkadang lebih efektif untuk mengingatkan agar ASN sadar posisi sebagai abdi negara yang netral.
Sudah bukan rahasia lagi, Kementerian Komunikasi dan Informasi selama ini di media sosial sering diledek sebagai kementerian yang banyak "sesapiannya", sebuah sebutan untuk pendukung PKS.
Hal ini dilatarbelakangi adanya kader PKS yaitu Tifatul Sembiring yang pernah menjabat menteri Kominfo. Kini PKS sudah berada di luar pemerintahan dan berada di kubu oposisi yang mengusung capres/cawapres bernomor urut 2.
Meski Tifatul Sembiring sudah tidak menjabat lagi di Kementerian Kominfo, para pengikutnya yang jadi ASN di tempat ini tentu masih ada bahkan disebut cukup banyak.
Senyampang ASN pendukung PKS itu tetap menempatkan dirinya sebagai abdi negara yang netral, tentu tidak ada masalah. Kelompok politik yang memegang pemerintahan boleh silih berganti, namun ASN tetap harus berkomitmen menjadi abdi negara yang netral.
Dari pemahaman ini, seharusnya ibu ASN yang ditegur dengan kalimat halus, "siapa yang gaji Ibu", tidak mengutarakan pandangan politik secara terbuka seperti sebuah aksi kampanye, di depan menteri pula.
Sadar diri adalah kunci jawaban permasalahan ini. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bukannya sadar, adegan ibu ASN itu dan menkominfo malah disebarkan ke khalayak luas dalam sebuah video.