Tantangan Mengakhiri Perang: Gagasan dan Hambatan
Ketika jet tempur menderu dan bom mengguncang ibu kota Sudan, Khartoum, banyak warga sipil yang mencari perlindungan, tidak yakin apakah ini menandai dimulainya perang saudara. Mereka bertanya-tanya, "mengapa?"
Sangat mudah untuk menunjuk individu dan menyalahkan mereka, dan dalam kasus Sudan, ada dua orang yang sangat menonjol sebagai penjahat. Pemimpin angkatan darat terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan seorang bos milisi untuk menguasai negara yang merupakan negara terbesar ketiga di Afrika ini. Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, yang memegang kekuasaan de facto, mengepalai sebuah junta militer yang terus menunda penyerahan kekuasaan yang dijanjikan kepada warga sipil. Sementara itu, Muhammad Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai "Hemedti," memimpin Pasukan Dukungan Cepat paramiliter, yang bertanggung jawab atas genosida di Darfur pada masa sebelumnya.
Kedua orang itu didorong oleh ambisi yang sama yang memicu konflik di banyak negara: keinginan untuk mendapatkan kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hak-hak istimewa yang menyertainya. Tentara telah memiliki kerajaan bisnis yang besar dan tersembunyi, dan Hemedti diduga telah mengumpulkan banyak uang melalui tambang emas dan menjual jasa militer di luar negeri. Keduanya tidak mau berbagi kekuasaan, dan keduanya saling melemparkan tuduhan kriminalitas. Namun, masalah Sudan tidak dapat dikaitkan semata-mata dengan dua karakter buruk ini. Negara ini telah dilanda perang saudara hampir sepanjang sejarahnya sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1956. Hal ini merupakan cerminan dari tren global: meningkatnya prevalensi konflik.
Sementara banyak perhatian terfokus pada persaingan antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, konflik di bagian lain dunia semakin meningkat. Dalam satu dekade terakhir, jumlah orang yang terusir dari tempat tinggalnya meningkat dua kali lipat menjadi sekitar 100 juta orang. Meskipun kemiskinan global menurun, jumlah orang yang sangat membutuhkan bantuan darurat meningkat dua kali lipat sejak tahun 2020 menjadi 340 juta, dengan 80% di antaranya disebabkan oleh konflik, menurut Komite Penyelamatan Internasional (International Rescue Committee/IRC).
Sejak tahun 1945, konflik telah terjadi dalam tiga gelombang yang saling tumpang tindih. Pertama, orang-orang di koloni Eropa berjuang untuk kemerdekaan. Selanjutnya, berbagai faksi berjuang untuk menguasai negara-negara yang baru merdeka. Selama Perang Dingin, pertaruhannya meningkat karena negara-negara Barat mendukung pemberontakan melawan pemerintah Marxis, sementara Uni Soviet mendukung gerilyawan anti-kapitalis dan rezim revolusioner di seluruh dunia.
Sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, telah terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah perang dan perkiraan kematian dalam pertempuran. Namun, gelombang konflik ketiga muncul pada tahun 2011. Gelombang ini mengalami peningkatan jumlah perang dan kematian, sebagian besar disebabkan oleh Musim Semi Arab, penyebaran bentuk baru jihadisme, dan imperialisme Rusia di bawah Vladimir Putin.
Sementara konflik selama era Perang Dingin sering kali dipicu oleh kelompok-kelompok yang saling bersaing untuk menguasai negara-negara yang baru saja merdeka, konflik-konflik yang terjadi belakangan ini lebih sulit untuk dipahami. Banyak di antaranya merupakan perang saudara, sering kali melibatkan campur tangan asing, dan sebagian besar terbatas pada negara-negara miskin, terutama di wilayah panas seperti Sudan. Konflik-konflik ini menyebabkan jutaan orang meninggal dunia, dan lebih banyak lagi yang meninggal akibat kelaparan atau penyakit yang disebabkan oleh perang.
Konflik tidak hanya menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa, tetapi juga menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kesejahteraan ekonomi suatu negara. Perang saudara selama lima tahun dapat menurunkan pendapatan per kapita sebesar 20%. Sayangnya, konflik-konflik ini berlangsung lebih lama, dengan rata-rata konflik yang sedang berlangsung berlangsung hampir 20 tahun.
Ada beberapa alasan untuk tren ini, termasuk erosi norma-norma global, perubahan iklim, ekstremisme agama, dan kejahatan terorganisir. Dengan melemahnya norma-norma global, negara-negara kuat seperti Rusia dan Tiongkok semakin berani bertindak tanpa hukuman, yang pada gilirannya, semakin menguatkan para penindas yang lebih kecil.
Sebagai contoh, di Sudan, elit berbahasa Arab di negara itu telah membuat orang Afrika berkulit hitam mengalami pembantaian massal, pemerkosaan, dan perbudakan tanpa menghadapi pertanggungjawaban. Meskipun Jenderal Burhan dan Hemedti telah berjanji untuk menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil, mereka terus menerus menunda-nunda hal tersebut, yang mengindikasikan kurangnya komitmen mereka terhadap supremasi hukum.