Pendidikan merupakan wujud eksistensi manusia dalam rangka meraih kemanusiaannya. Melalui pendidikan manusia belajar untuk mengenal dirinya seperti identitias, fungsi, keterampilan bahkan tujuan hidupnya. Hanya dengan pendidikan manusia dengan terarah mampu mengembangkan dirinya.
Ini menandakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar seluruh manusia tanpa terkecuali. Saat pendidikan menjadi kebutuhan dasar artinya sama seperti kebutuhan dasar mansuai yang lainnya. Seperti Makan, minum, memiliki pekerjaan, memiliki rumah, memiliki kebebasan pada dirinya.
Pendidikan menjadi hal yang melekat pada diri manusia yang tidak bisa dipisahkan. Setiap orang wajib mendapat pendidikan tanpa pandang bulu. Karena pendidikan alat untuk mendukung peradaban manusia. Yang nantinya melalui hasil pendidikan manusia diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan peradabannya.
Namun hari ini pendidikan mengadopsi komodifikasi yang artinya merubah barang dan jasa yang seharusnya tidak diperdagangkan malah diperdagangkan. Seolah-olah menjadi barang dan jasa yang bisa di beli dan di jual untuk mendapat keuntungan. Dapat di katakan bahwa pendidikan menjadi ladang bisnis yang menggiurkan karena menjadi kebutuhan orang banyak.
Pendidikan diperlakukan sebagai komoditi diperkuat sejak ditandatanganinya kesepakatan GATT, di mana dunia secara global telah memihak pada kepentingan pasar. Hal itu dilakukan demi membuka peluang bagi Trans Natioal Corporations (TNCs) untuk ekspansi.
Maksud ekspansi yang dilakukan oleh TNCs adalah melakukan perluasan modal. Baik yang berbentuk pembiayaan perusahan dan berbentuk harta, tanah, saham dan surat berharga lainnya. Semua bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan yang berada di tempat mereka berbisnis.
Salah satu usaha strategis mereka adalah memengaruhi kebijakan negara-negara Selatan untuk melincinkan "jalan" bagi TNCs untuk beroperasi. Mekanisme dan proses Globalisasi yang diperujuangkan oleh para aktor utama, Globalisasi yakni TNCs, Bank Dunia, IMF melalui kesepakatan yang di buat di WTO, sesungguhnya dilandaskan pada ideologi yang berangkat dari kepercayaan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai sebagai hasil normal dari "Kompetisi bebas". Yang dilakukan oleh pelaku bisnis swasta dan pemerintah.
Semua terjadi dengan ajaran pasar bebas yang mewajibkan melemahnya peran negara dan serahkan semua pada hukum dan cara kerja pasar. Ini berlaku di semua sektor termasuk pendidikan. Dalam pendidikan negara diwajibkan menswastakan sekolah yang dimilikinya agar di urus oleh swasta yang bisa berbentuk yayasan atau perusahaan.
Dalam ajaran prinsip pasar bebas negara dituntut untuk mematikan keran subsidi pada rakyatnya. Dan membiarkan cara kerja pasar dalam sektor pendidikan yang menentukan. Gagasan untuk menghapuskan subsidi terhadap universitas negara maupun penghapusan segala bentuk subsidi pendidikan ini berangkat dari asumsi bahwa perusahaan negara pada dasarnya dibuat untuk melaksanakan subsidi negara pada rakyat. Oleh karena subsidi pendidikan akan menghambat persaingan bebas dalam bidang pendidikan, maka subsidi pendidikan harus dihapus.
Akibat dari pendidikan yang menjadi jasa dan barang dagang ini terjadinya variasi harga, prestise dan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Dapat di lihat dengan mudah bahwa peserta didik dibagi dalam kelas-kelas berdasarkan tingkat isi dompetnya.
Sehingga tidak mengherankan di pendidikan menengah ke bawah, muncul segregasi antara sekolah bertaraf internasional yang diisi orang-orang kaya, bertaraf nasional yang diisi kelas menangah, dan bertaraf asal-asalan di mana orang-orang kelas bawah mencari ilmu di dalamnya.