Pergeseran Dinamika Internasional: Pengaruh Surat Perintah Penangkapan ICC terhadap Kampanye Embargo Senjata di Negara-Negara Barat

Penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memiliki implikasi besar bagi upaya organisasi masyarakat sipil di negara-negara, seperti Inggris dan Belanda, untuk menekan pemerintah mereka agar menghentikan penjualan senjata ke Israel. Menurut Profesor Hukum John Reynolds di Maynooth University yang dilansir dari Jacobin pada 5 Desember 2024, surat perintah ini menambah lapisan bukti yang semakin kuat dalam upaya mereka untuk menghentikan ekspor senjata yang digunakan dalam pelanggaran hukum internasional.

Reynolds menjelaskan bahwa penerbitan surat perintah penangkapan ini menjadi bukti tambahan yang berasal dari lembaga internasional. Hal ini memperkuat laporan-laporan dan keputusan-keputusan sebelumnya dari Pengadilan Internasional (ICJ) dan PBB yang menunjukkan bahwa senjata yang dijual kepada Israel telah digunakan dalam pelaksanaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keberadaan surat perintah ini semakin sulit untuk dibantah oleh negara-negara yang masih terlibat dalam penjualan senjata ke Israel.

Sebagai contoh, dalam sidang terakhir di Pengadilan Tinggi London mengenai izin ekspor senjata Inggris, pemerintah Inggris terpaksa mengakui bahwa bagian dari pesawat tempur F-35 buatan Inggris mungkin digunakan oleh Israel untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional di Gaza. Meskipun begitu, Inggris mengklaim bahwa risiko ini dapat diterima demi kepentingan strategis program F-35 dan hubungan mereka dengan imperialisme AS.

Menurut Reynolds, setelah diterbitkannya surat perintah penangkapan ICC, organisasi seperti Al-Haq dan Global Legal Action Network semakin meningkatkan tekanan untuk meminta perintah pengadilan darurat agar menghentikan semua ekspor senjata ke Israel. 

Selain itu, anggota parlemen Skotlandia, Brendan O'Hara, kembali mengangkat isu ini di parlemen dengan menanyakan kepada Perdana Menteri Inggris Keir Starmer apakah ia akan terus mengizinkan ekspor komponen F-35 ke Israel, negara yang kini dipimpin oleh seseorang yang sedang menjadi DPO karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Starmer menjawab dengan tegas bahwa Inggris akan terus melakukannya, meski ini semakin menjadi posisi yang sulit dipertahankan seiring dengan meningkatnya tekanan hukum dan politik.

Reynolds menambahkan bahwa sekarang telah ada konfirmasi dari ruang pengadilan ICC bahwa bukti yang signifikan telah ditemukan terkait pelanggaran-pelanggaran ini dan surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk dua pemimpin utama negara Israel selama setahun terakhir. Hal ini semakin menyulitkan negara-negara seperti Inggris, Belanda, atau negara lainnya untuk beralasan bahwa mereka tidak tahu apakah kejahatan perang sedang dilakukan, karena hal itu sudah dipastikan oleh ICC.

Meskipun demikian, Reynolds juga menekankan bahwa keputusan ICC tersebut tidak akan menjadi satu-satunya standar yang digunakan oleh hakim di pengadilan Inggris atau Belanda, meski keputusan ICC ini semakin memperkuat argumen dalam kasus-kasus hukum di tingkat nasional. Sebagian besar kasus ini akan bergantung pada legislasi domestik yang berlaku. Meski begitu, surat perintah penangkapan ICC tetap menjadi referensi penting yang bisa memberi dampak signifikan pada kampanye-kampanye hukum yang sedang berjalan.

Di luar itu, Reynolds menambahkan bahwa keputusan ini juga memperkuat gerakan sosial yang lebih luas terkait tindakan dorongan embargo senjata dan energi, serta upaya untuk menghentikan rantai pasokan dan logistik barang-barang yang dapat digunakan untuk mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Dengan adanya bukti lebih lanjut dari lembaga internasional seperti ICC, upaya-upaya tersebut kini mendapatkan momentum baru dan menjadi lebih sulit untuk dibantah oleh negara-negara yang terus mendukung Israel dalam konflik ini.