Ekonomi Sebagai Senjata Revolusi: Visi Kemandirian Koperasi Menurut Tan Malaka (2)

D. Strategi Perang Ekonomi Belanda

Belanda menggunakan berbagai strategi untuk melemahkan ekonomi Republik:

1. Perang Uang

Belanda merusak nilai tukar ORI (Oeang Republik Indonesia) dengan membeli barang-barang dari Republik menggunakan ORI yang tidak memiliki nilai di daerah pendudukan Belanda. Mereka menjual kembali barang-barang tersebut ke Republik dengan harga tinggi, sehingga menciptakan inflasi dan melonjaknya harga kebutuhan pokok di wilayah Republik.

2. Colonne Kelima

Belanda menyusupkan agen-agen ke dalam struktur administrasi Republik untuk memperparah kekacauan ekonomi dan politik.

3. Memanfaatkan Kelonggaran Keamanan

Spionase ekonomi dilakukan melalui individu yang menyamar sebagai wartawan atau wakil serikat pekerja. Mereka memantau harga dan kondisi ekonomi di pedalaman untuk merancang strategi perang ekonomi yang lebih efektif.

E. Kritik Tan terhadap Kebijakan Ekonomi Republik

Tan Malaka mengkritik pendekatan ekonomi Republik yang terlalu longgar terhadap musuh dan kurang melibatkan Rakyat dalam perencanaan ekonomi:

• Kelonggaran terhadap Spionase: Pemerintah Republik dianggap terlalu mudah mengizinkan orang asing, termasuk musuh, keluar-masuk wilayah strategis. Hal ini melemahkan pertahanan ekonomi dan militer.
• Braintrust Tanpa Rakyat: Gagasan pembentukan "braintrust" atau kelompok ahli ekonomi tanpa melibatkan buruh dan tani dianggap tidak efektif. Tan Malaka menegaskan bahwa Rakyat harus menjadi bagian dari perencanaan dan implementasi ekonomi agar mereka merasa memiliki dan mendukung kebijakan tersebut.

F. Solusi dan Rekomendasi dari Tan Malaka: Ekonomi untuk Kaum Murba

Tan Malaka menawarkan pendekatan alternatif untuk memperbaiki perekonomian Rakyat Indonesia:

• Pemberdayaan Buruh dan Tani: Buruh dan tani harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan produksi, distribusi, dan perdagangan. Hanya dengan cara ini, Rakyat akan merasa memiliki kebijakan ekonomi.
• Penguasaan Ekonomi oleh Negara: Republik harus memiliki kendali atas setidaknya 60% produksi, distribusi, upah, ekspor, dan impor. Tanpa kendali ini, ekonomi hanya akan menjadi alat eksploitasi modal asing.
• Penolakan Kerja Sama yang Merugikan: Kerja sama ekonomi dengan Belanda atau modal asing hanya akan memperkuat dominasi kapitalisme asing. Oleh karena itu, kebijakan semacam ini harus dihindari demi menjaga kemandirian ekonomi Rakyat.
• Operasi Besar-Besaran: Penyakit ekonomi yang ditimbulkan oleh kapitalisme Belanda dan Jepang tidak dapat diatasi dengan langkah kecil, melainkan melalui "operasi besar-besaran" yang melibatkan reformasi struktural yang masig dan mendalam..

Bersambung.