Pemilu Negara Malaysia Telah Digelar, Tapi Mengapa Raja yang Menentukan Perdana Menteri?

Tiga hari sejak Pemilu Malaysia digelar pada Sabtu, 19 November 2022 lalu, perdana menteri baru belum berhasil dipilih. Raja Malaysia, Al Sultan Abdullah turun tangan dengan menentukan sendiri Perdana Menteri. Pada Selasa, 22 November 2022, Raja Malaysia memanggil Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin ke istana.

Raja melalui hak Prerogative akan menentukan figur perdana menteri Malaysia, karena partai politik gagal meraih suara dominan.

Pilihan Raya Umum 15 (PRU15), yang berlangsung pada 19 November 2022, tidak satupun partai politik memperoleh kursi mayoritas minimal 112 kursi, dari 222 kursi parlemen diperebutkan.

Tenggang waktu dua hari, 20 -- 22 November 2022, memberikan kesempatan koalisi, ternyata tidak menemukan kata sepakat, sehingga tenggang waktu pelantikan Perdana Menteri terlewati sudah.

Usai pertemuan tersebut, Anwar Ibrahim yang merupakan tokoh oposisi menyebut Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Abdullah dari Pahang belum memutuskan siapa yang akan menjabat sebagai perdana menteri selanjutnya. Butuh lebih banyak waktu untuk membuat keputusan tersebut. "Untuk saat ini tidak ada pertanyaan tentang pembentukan pemerintahan minoritas,".

Dalam sebuah pernyataan, Istana Negara mengatakan tidak ada satu pun anggota parlemen yang memiliki mayoritas sederhana untuk diangkat menjadi perdana menteri. "Yang di-Pertuan Agong mengimbau masyarakat untuk tenang dan bersabar sampai pemerintahan baru terbentuk dan perdana menteri ke-10 negara dinominasikan,".

"Sulitnya memilih perdana menteri, karena pertama kali dalam sejarah Malaysia, pemilu menghasilkan parlemen menggantung tanpa satu partai pun yang mendapat suara mayoritas di parlemen", Koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim memenangkan 82 kursi. Masih dibutuhkan dukungan dari 30 anggota parlemen lagi untuk mengamankan 112 kursi.

Saingannya, koalisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memenangkan 73 kursi. Sementara koalisi Barisan Nasional (BN), yang didominasi oleh UMNO, di urutan ketiga dengan 30 kursi.

Muhyiddin menolak untuk berkoalisi dengan Anwar Ibrahim. Sebagai gantinya, mereka melakukan lobi politik ke sejumlah partai lainnya. Pada Minggu pagi Anwar Ibrahim mengklaim telah mendapat dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan, namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Begitu pula Muhyiddin Yassin yang mengungkapkan klaim serupa.

Anwar Ibrahim sempat bertemu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi untuk menjajaki koalisi dengan Barisan Nasional pada Senin. Namun keesokan harinya, Ismail Sabri mengumumkan di Twitter bahwa Barisan Nasional tidak akan bergabung dengan koalisi apa pun dan tetap menjadi oposisi.