Membaca dinamika kehidupan Prabowo Subiyanto penuh liku. Dari persoalan Prabowo di tubuh TNI hingga dibisnisnya. Saya menilai, Prabowo menjadi korban setiap upaya perjuangannya.
Keadaan krisis di tubuh TNI bukan sejak 1998, namun jauh sebelumnya. Dan, melalui tulisan ini, saya bukan bermaksud membahas tentang pada pro dan kontra meletusnya tragedi 1998, juga bukan menyoal suka dan tidak sukanya Soeharto terguling. Namun sekedar menyinggung sedikit mewacanakan realita saat itu yang ada kaitannya sosok Prabowo yang saat ini sering menjadi korban kambing hitam.
Mengingat keadaan 1998 bukanlah hal yang tiba-tiba, namun sudah ada perencanaan matang dari pihak-pihak yang berusaha mendapatkan keuntungan dari keadaan yang chaos, yang di dalamnya ada dukungan kuat dari pihak di tubuh militer. Hal tersebut bisa dibaca upaya-upaya kudeta yang akan dilakukan oleh salah satu petinggi TNI di masa Soeharto.
Upaya kudeta yang berlatar belakang adanya upaya nasionalisasi aset oleh Soeharto atas asing, selalu gagal karena adanya Prabowo. Soeharto yang sedang menfokuskan agar aset-aset yang dikuasai asing bisa diambil alih kembali, namun mendapat perlawanan secara sembunyi-sembunyi dari petinggi TNI yang menjadi kaki tangan asing. Hingga terjadi gelombang panas 1998 yang merupakan bagian dari upaya jenderal-jenderal berkepentingan.
Banyak pihak mengetahui, terkait tahun 1998, Prabowo sebagai korban di tubuh TNI, yang saat itu nuansa politik di kalangan para jenderal mencuat. Prabowo yang kala itu berusaha menegakkan kestabilan kondisi bangsa yang membara, justru banyak jenderal yang berupaya mencari untung dan membuat kondisi semakin rumit lagi panas. Hingga kemudian, Prabowo menjadi korban dari musuh bersama di tubuh TNI yang sedang terjadi politisasi.
Tidak cukup dikorbankan di tubuh TNI, dibisnisnya pun Prabowo kembali dijadikan kambing hitam. Seperti masalah di PT. Kiani Kertas. Semua kalangan mengetahui secara persis, PT. Kiani Kertas sebelumnya dipegang Bob Hasan. Pada tahun 1998, karena PT Kiani Kertas mengalami kolap sehingga diserahkan ke BPPN, karena terkait penyelesaian hutang Bank Umum Nasional senilai 8,9 triliun
Pada tahun 2002, BPPN memasukkan PT Kiani Kertas dalam program penjualan. Lalu ditawarkan ke investor-investor, namun tak ada yang berminat. Hingga kemudian, dengan berbagai rayuan PT Kiani Kertas juga ditawarkan ke investor PT Vayola yang terkait Prabowo.
Setelah diyakinkan agar masuk di PT Kiani Kertas, kemudian Prabowo pun terayu dan tertarik, yang diantara rayuannya akan dikasih kredit Bank Mandiri 1,8 triliun. Prabowo membeli semua saham senilai Rp. 7,1 triliun.
Ternyata keadaan PT Kiani Kertas tidak seperti yang dirayukan. Tidak lama setelah Prabowo membeli PT Kiani Kertas, ditengah jalan mengalami kesulitan modal kerja dan pabrik nyaris tak bisa beroperasi.
Bank Mandiri pun lalu mendesak PT Vayola agar menggandeng investor baru untuk merestrukturisasi utang. Karena utang PT Kiani Kertas terkatung-katung hingga membengkak menjadi 2,2 triliun. Alhasil, kredit menjadi macet.