[caption id="attachment_360668" align="aligncenter" width="285" caption="-Illustrasi"][/caption]
Hingga Sabtu, 20 Desember 2014 siang ini tadi saya membaca banyak tentang kekayaan negara yang kondisinya menguatirkan. Bergantinya tampuk kepemimpinan negara yang diharapkan banyak orang bisa mendorong negara lebih maju dan bermartabat ternyata malah semakin memperparah perasaan banyak orang (termasuk penulis) terhadap kekhawatiran aset-aset negara yang kian terasa tidak aman. Bagaimana tidak, di masa awal kepemimpina Presiden Joko Widodo, ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait telah mengusulkan untuk menjual pesawat kepresidenan. Baru beberapa bulan Seorang presiden punya pesawat kepresidenan yang menunjukkan kewibawaan negara yang dipimpinnya malah mau dijual.
Melihat awal kepemimpinan Presiden Joowi dengan anak-anak buahnya yang seperti itu membuat rasa khawatir akan nasib arah negara ke depan mau dibawa kemana semakin tinggi tensinya. Teringat akan masa Pemerintahan Megawati Sukarno Putri yang tidak cakap dalam lobbying sehingga membuat aset-aset negara banyak dijual kepada pihak asing dengan harga murah. Akankah dengan menjadi berkuasanya kader PDIP arah kebijakan ekonomi ke depan semakin baik atau sebaliknya menjadi sebuah tanda tanya besar.
Dari sebuah berita yang saya baca tentang alasan kenapa Megawati menjual aset-aset penting negara seperti Indosat dan Telkom yang notabene adalah penguasa komunikasi di Indonesia hingga saat ini (bisa dibaca di sini) saya menemukan alasan sepele "Seperti jual ginjal untuk makan sehari2." apakah sedemikian parahnya ekonomi Indonesia saat itu, serta apakah tidak ada alternatif yang lain selain menjual aset-aset negara ?
Apalagi kemarin baru saja saya membaca Menteri Rini akan menjual Gedung BUMN. Apa-apaan ini aset negara mau dijual belikan seperti jual jagung di pasar.
Atas nama efisiensi perlukah seharusnya sebagai bangsa yang berdaulat menjual-jual aset negara. Jika semua posisi-posisi serta aset-aset strategis negara mau dijual, bisa berdaulat bagaimana negara ini. Misalkan saja pegawai BUMN mau rapat, apabila gedung sudah dijual mau/tidak mau harus menyewa ruangan. MENYEWA ? Badan seterhormat NEGARA menyewa ? Benar-benar sudah tidak akan bisa berdaulat negara ini. Menteri mau rapat saja harus menyewa, apalagi rakyat nanti makan.
Sebagai pengatur kebijakan, kedudukan presiden haruslah Independen, meski sebagai kader partai, karena amanah yang dipegang mencakup seluruh rakyat satu Negara Indonesia. Pak Jokowi jangan mudah bilang jual-jual aset. Jangan dilakukan penjualan aset negara itu. Karena itu adalah kekayaan negara, kalau bisa justru ditambah kekayaan negara itu dengan memproduksi. Seperti biasa Bapak Presiden mengucapkan kata Kerja-Kerja-Kerja ! bukan Jual-Jual-Jual !!
Maaf bukan bermaksud Provokasi, hanya saja tak terima kalau aset-aset negara dijual-jual.