Bahan bakar minyak atau BBM merupakan salah satu komoditas penting yang memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut karena BBM mengambil peran hampir di semua sektor dan aktivitas ekonomi Indonesia. Saking vitalnya peranan BBM di sektor ekonomi Indonesia, hal ini membuat permintaan konsumsi akan BBM meningkat seiring perkembangan ekonomi dan berjalannya waktu.
Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengimpor minyak dan kemudian memberikan subsidi untuk tiap liter BBM yang beredar di pasaran. Namun, harga minyak dunia selalu berfluktuasi dan cenderung meningkat sehingga beban APBN untuk subsidi BBM menjadi membengkak.
Fluktuasi dan peningkatan harga minyak bumi ini menyebabkan beban keuangan negara, yaitu APBN menjadi semakin besar. Menurut Press Release Sosialisasi Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di tahun 2022 harga minyak dunia meningkat signifikan dari $63/barel menjadi hampir $100/barel. Hal ini berimplikasi pada peningkatan anggaran subsidi BBM menjadi 3 kali lipat yaitu dari Rp152,5 T menjadi Rp502,4 T.
Peningkatan subsidi ini diberikan kepada BBM jenis Solar, Pertalite, Pertamax, serta LPG 3 kilogram dengan tujuan untuk mengurangi beban yang harus ditanggung masyarakat menengah ke bawah akibat kenaikan harga minyak dunia. Namun, subsidi yang besar ini justru sebagian besar dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah atas yang memiliki mobil-mobil pribadi.
Apakah kebijakan subsidi masih diperlukan atau pemerintah perlu mengambil kebijakan baru?
Menilik hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dianalisis mengenai keberlanjutan kebijakan subsidi BBM, apakah masih diperlukan atau harus dilakukan suatu reformasi untuk penciptaan kebijakan baru.
Dengan mengingat peranan vital BBM bagi masyarakat yang kemudian berimplikasi sebagai penggerak perekonomian nasional, BBM masih sangat diperlukan untuk mendukung berbagai sektor aktivitas masyarakat dan menjadi salah satu indikator utama dalam mendukung peningkatan ekonomi nasional sehingga konsumsi BBM dalam negeri akan selalu tinggi sehingga pemerintah perlu memberlakukan kebijakan subsidi BBM.
Selain itu, menurut pendapat seorang ekonom LPEM FEB UI yaitu Teuku Riefky juga mengatakan bahwa subsidi BBM merupakan kebijakan populis yang sulit dihilangkan karena akan menimbulkan biaya politik yang sangat tinggi. Dengan demikian, kebijakan subsidi BBM memang masih diperlukan keberlanjutannya demi keberlangsungan perekonomian masyarakat.
Namun, masalah ketidaktepatan sasaran subsidi serta pembengkakan kas negara akibat permintaan BBM yang kian meningkat juga perlu dipertimbangkan dalam implementasi keberlanjutan kebijakan subsidi BBM. Untuk efisiensi kas dan efektifitas target konsumen subsidi BBM kepada masyarakat menengah ke bawah maka dalam hal ini perlu dilakukan adanya reformasi kebijakan subsidi BBM.
Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dapat berupa pengalihan subsidi BBM dengan penyesuaian harga BBM. Berdasarkan pertimbangan fluktuasi harga minyak dunia yang cenderung meningkat, bertambahnya beban kas negara, serta pertimbangan lainnya membuat pemerintah dihadapkan dengan dua pilihan yaitu menambah alokasi subsidi BBM dan kompensasi atau menaikkan harga BBM bersubsidi.