By. Masykur A. Baddal - Euforia pelantikan jajaran kabinet kerja Indonesia dibawah komando Presiden Jokowi, nampaknya masih saja berlangsung. Terbukti, media-media tanah air masih bersemangat terus memblow-up setiap sosok yang ada dalam kabinet kerja tersebut. Bukan hanya urusan kerja atau program kerja di kementerian masing-masing yang dipretelin media, bahkan sampai ke hobby dan kebiasaan sehari-hari sang menteri pun dijadikan objek pemberitaan menarik, untuk dikonsumsikan warga lewat saluran media tertentu.
Meledaknya aksi premanisme yang dilakukan oleh kubu PPP yang digawangi oleh Romahurmuzy di DPR kemaren sore (28/10), saat sidang penetapan jumlah fraksi antara dua koalisi yaitu KMP dan KIH. Telah membuat setiap orang terpengarah, padahal eforia politik sedang berlangsung di republik ini. Selidik punya selidik, ternyata aksi premanisme anggota dewan tersebut, dipicu oleh keberadaan SK Menkumham yang telah menetapkan keabsahan kubu PPP Romahurmuzy, sebagai pemenang dari kubu PPP Surya Dharma Ali. Dalam kisruh politik yang melanda internal PPP selama ini.
Blunder besar yang telah dilakukan oleh Menkumham Yosanna Laoly, seolah telah mencoreng wajah Kabinet Kerja secara keseluruhan. Mengapa tidak, pasalnya SK Menkumham tersebut terkesan sangat kental dengan aroma pesanan. Di saat sang Menteri belum tahu program kerja kementerian yang akan ia pimpin, eh boro-boro sehari setelah pelantikan, ia langsung mengesahkan SK kontroversial tersebut, yang mempunya implikasi sangat luas dalam kehidupan berpolitik negeri ini.
Banyak pihak sangat menyayangkan lolosnya SK Menkumham itu, sebab terkesan buru-buru dan penuh dengan intrik politik. Padahal sang menteri belum pernah sekalipun melakukan mediasi dengan kedua kubu yang bertikai, sebelum meloloskan salah satu kubu, sebagai persyaratan utama dalam menetapkan sebuah kasus pelik.
Semua orang tahu, bahwa Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sedang memburu kuorum tercapainya lima fraksi dalam koalisi mereka, untuk mengimbangi koalisi KMP di DPR. Sangat disayangkan, seharusnya Kabinet Kerja Indonesia bekerja untuk kemaslahatan bangsa Indonesia tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Namun aksi meloloskan SK tersebut semakin jelas memperlihatkan, jika Menkumham telah ditunggangi oleh kepentingan politik kelompok tertentu. Sehingga jelas-jelas telah melakukan blunder besar.
Peranan Menkumham dalam menyelesaikan kisruh politik ini, Ibarat seorang hakim di Pengadilan Agama, dalam menghadapi orang yang akan mengajukan gugatan cerai kepada pasangannya. Tentu saja langkah awal yang akan diambil terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan mediasi dengan kedua belah pihak. Selanjutnya diupayakan rujuk, baru kemudian setelah benar-benar menghadapi jalan buntu, maka diputuskanlah talak. Anehnya, ini belum ada upaya mediasi apapun kok sudah disahkan Cerai.
Selanjutnya, sudah seharusnya pemerintah yang di komandoi oleh Presiden Jokowi untuk segera mengambil langkah setrategis dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, sudah dapat dipastikan, bahwa kasus ini akan membesar dan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan politik masyarakat. Semoga blunder ini menjadi yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Kabinet Kerja Indonesia. Amin.
Salam Blunder.