Pengembangan koperasi dan UKM dinilai mampu mendukung pencapaian tiga tujuan pembangunan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, kualitas pemerataan, dan stabilitas ekonomi.
Pada 2-3 Mei 2019 lalu Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan tema "Sinergi Program dan Kegiatan Pusat dengan Daerah dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM untuk Bahan Rumusan Perencanaan Strategi Pembangunan KUMKM Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024".
Rakornas harus mampu melahirkan kesepahaman kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga mengarah pada kepastian terciptanya kebijakan di seluruh Indonesia. Sementara itu daerah menginginkan kelembagaan dan pengawasan koperasi diperkuat yang didasari permasalahan perijinan koperasi yang saat ini ditangani Kementerian Hukum dan HAM, bukan Kemenkop UKM.
Ada lima strategi yang diusung Kemenkop UKM dalam Rakornas kali ini, diantaranya peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi tidak boleh lagi dibingungkan.
Tantangan yang dihadapi pada 2020-2024 nanti tentu berbeda dengan masa lalu. Birokrasi harus mengikuti kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya pelaku UKM pada era yang berbeda.
Terkait dengan hal tersebut, SME's Service Center sebagai layanan one stop services yang terintegrasi dalam hal informasi, fasilitasi, dan advokasi kepada UKM dan startup yang ingin mengembangkan bisnis mendesak untuk didirikan. SME's Service Center merupakan pengembangan SMESCO dalam menyediakan ruang layanan perwakilan atau liaison officer terkait.
Pada Rakornas kali ini muncul berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi daerah. Oleh karena itu Rakornas diharapkan menghasilkan kebijakan yang ramah bagi dinas-dinas koperasi dan UKM di daerah sehingga dapat memajukan dan mendukung pengembangan koperasi dan UKM ke depan. Selain itu Rakornas dapat menstimulasi daerah lain untuk berpacu mengaktualkan komitmennya demi kemajuan dan kemandirian koperasi dan UKM.
Rakornas bertujuan membangun sinergitas yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu menyiapkan landasan yang lebih kokoh dalam upaya pembangunan koperasi dan UKM.
Bagaimanapun juga pariwisata tidak akan bisa berkembang tanpa UKM, kuliner, dan handicraft. Demikian juga UKM dan koperasi tidak akan bisa berkembang tanpa pariwisata. Ini dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana membangun sinergitas antara pemangku kepentingan di daerah dalam mendukung pengembangan koperasi dan UKM sebagai sumber ekonomi yang potensial.
Saat ini perkembangan koperasi semakin dinamis dan sehat walaupun terjadi penurunan jumlah koperasi, dari 138.140 unit menjadi 43 ribu unit. Pengurangan jumlah tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk melakukan reformasi total perkoperasian nasional. Dengan demikian di masa mendatang hanya koperasi yang benar-benar sehat dan siap dalam menjalankan aktivitasnya untuk mendorong daya hidup para anggotanya.
Sebagaimana diketahui, sebagian besar koperasi adalah pelaku UKM nasional. Reformasi total perkoperasian nasional pada dasarnya juga memperkuat daya saing UKM.