Kemiskinan adalah masalah global yang serius, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Data Bank Dunia tahun 2015 menunjukkan Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan angka kemiskinan tertinggi. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 mencatat jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 10,62 juta atau 8,22% dari total penduduk, sementara di pedesaan mencapai 17,89 juta atau 14,09%. Mengatasi kemiskinan memerlukan peran berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam memberikan masukan dan merencanakan kebijakan strategis.
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia melibatkan dua hal pokok: ketersediaan lapangan kerja yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, dan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Pemenuhan kebutuhan hidup adalah tanggung jawab negara melalui kebijakan dan implementasi yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, masalah kontrak kerja dapat diselesaikan oleh pengusaha dan pekerja, dengan pemerintah bertindak sebagai pengawas.
Untuk mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan yang melibatkan masyarakat di semua tingkat kehidupan sangat penting. Kewirausahaan dapat membangun kemandirian individu dan menciptakan sumber pendapatan, sehingga mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong generasi muda agar terlibat dalam kewirausahaan melalui ide-ide kreatif dan inovatif.
Perlu adanya evaluasi dan penajaman program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah, peningkatan fungsi kelembagaan desa, dan perencanaan pengembangan ekonomi lokal yang terpadu dan berkelanjutan. Peningkatan koordinasi lintas sektor di lembaga pemerintah juga diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja di sektor produktif.
Beberapa langkah penting meliputi peningkatan program bantuan sosial, mendorong investasi di sektor yang menjanjikan peluang kerja, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, memperluas kesempatan kerja di sektor informal, dan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja yang seimbang dengan lulusan pendidikan dan mendorong perusahaan melaksanakan program padat karya. Hal ini penting untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
