Wujudkan Pembangunan ZI, Imigrasi Tanjung Priok Dipuji Itjen Kemenkumham RI

Jakarta -- Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) memberikan pujian kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok. Hal tersebut disampaikan dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat menuju WBK yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI yang dipimpin oleh Ismanjono.

Kegiatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBMM Tahun 2022 (Sumber: Kanim Tanjung Priok) 

Dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, Abdi Widodo Subagio menyampaikan paparannya terkait perubahan pola pikir dan budaya kerja pada 6 area perubahan. Kakanim Tanjung Priok menyebutkan perubahan tersebut telah memberikan dampak positif pada instansi yang dipimpinnnya, mulai dari peningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan motivasi dan semangat pegawai dalam bekerja, hingga meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

TPI Itjen Kemenkumham RI mengapresiasi atas perubahan yang telah dilakukan oleh Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok demi mewujudkan pembangunan zona integritas dilingkungannya. Disamping itu menurut Tim Penilai Internal, Kanim Tanjung Priok juga memiliki beragam inovasi yang lahir dari permintaan masyarakat, seperti I'PRIMA (Imigrasi Priok Melayani Anda), BAHARI (Berita Acara Pemeriksaan Paspor Hilang atau Rusak dalam Satu Hari), dan SI KAKAP (Sistem Informasi Kedatangan Kapal).

Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Priok Abdi Widodo Saat Menyampaikan Paparan Pembangunan Zona Integritas (Sumber: Kanim Tanjung Priok) 

Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI berharap semangat Kantor Imigrasi Tanjung Priok dalam membangun Zona Integritas selalu dipertahankan dan semoga pada puncapnya berhasil meraih predikat WBK dari Kementerian PANRB. "Kami akan terus bekerja keras tanpa kenal lelah demi mewujudkan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, karena komitmen ini adalah bagian dari ikhtiar untuk memberikan pelayanan publik yang bersih tanpa korupsi dan gratifikasi," ujar Abdi Widodo.