Lihat ke Halaman Asli

Marlistya Citraningrum

TERVERIFIKASI

Pekerja Millennial

Saya Dukung Layanan Kesehatan Universal

Diperbarui: 17 Mei 2020   09:06

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilustrasi Petugas BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor sedang melayani seorang warga yang sedang mengurus kartu BPJS Kesehatan, di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat| Sumber: KOMPAS.com/Ramdhan Triyadi Bempah

Catatan awal: saya adalah peserta BPJS Kesehatan mandiri reguler, terdaftar tahun 2016, dan terbilang rutin membayar iuran sesuai kelas kepesertaan. Saya saat ini bertempat tinggal di DKI Jakarta, pengalaman penggunaan BPJS Kesehatan bisa bervariasi di tiap daerah.

Sebagai warga negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria umur milenial, kelas menengah, dan bersentuhan dengan internet setiap hari; beragam hebohnya pemberitaan tentang A sampai Z biasanya saya tahu. 

Kontroversi PSBB, "naiknya" tagihan listrik, sampai ramenya cerita pernikahan anak si itu tuh (saya menolak menyebutnya nikah muda), ya mampir di telinga saya (eh mampir ke telepon genggam ding).

Begitu pula dengan riuhnya protes kenaikan (kembali) iuran BPJS Kesehatan. Kebanyakan netizen memang bereaksi negatif, katanya pemerintah diam-diam menyusahkan rakyat saat kondisinya sedang ruwet begini.

Ini reaksi wajar. Reaksi saya juga bisa dibilang wajar, saya mendukung adanya layanan kesehatan universal (untuk semua) yang sebisa mungkin terjangkau iurannya.

Layanan Kesehatan Universal Memang Penting

Sebagai anak PNS, saya cukup mengerti tentang pentingnya asuransi kesehatan sejak dulu. Berhubung ada jaminan anggota keluarga sampai umur tertentu berhak mendapatkan cakupan Askes ini (heu anak lama banget!), saya beranggapan itu nggak cukup dan pemerintah punya kewajiban menyediakan layanan kesehatan yang baik untuk semua warganya, tidak hanya untuk PNS dan cabang pemerintah lainnya, juga untuk seluruh warga negara lain. 

Ini menjadi semacam kemewahan ya (dan kesenjangan juga), hingga umur 21 masih bisa jadi penerima manfaat Askes dari orang tua.

Dalam perjalanan panjang akses kesehatan universal di Indonesia ini, memang cakupan penerima manfaatnya bertambah secara bertahap: pegawai negara, masyarakat miskin, kelompok masyarakat lain, lalu berusaha total untuk semua warga negara dengan bentuk BPJS Kesehatan sekarang ini.

Saat umur saya secara aturan tidak lagi tercakup dalam Askes orang tua, kebetulan saya berdomisili di luar negeri, yaitu Taiwan. Di sini, layanan kesehatan universalnya bagus banget, penduduk yang bukan warga negara juga harus terdaftar dan bayar iuran. 

Modelnya ya mirip sama BPJS Kesehatan, dikelola dengan baik, pesertanya juga cukup tertib bayar iuran (termasuk perusahaan yang punya kewajiban membayar iuran pegawainya). 

Dokumentasi BPJS Kesehatan

Nggak sempurna, ada peningkatan layanan dan kesejahteraan nakesnya juga; tapi ya orang lokal mengakui bahwa layanan kesehatan universal ini bagus, sampai kabarnya banyak orang Taiwan yang tinggal di AS tetap mempertahankan kewarganegaraan Taiwannya karena alasan ini (Taiwan memperbolehkan kewarganegaraan ganda).
Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline