Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara yang tatanan masyarakatnya sadar hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima yang mampu mengayomi masyarakatan Indonesia tanpa pandang Ras, Jabatan, dan strata sosialnya. Dalam negara hukum kekuasaan negara dibatasi oleh Hak Asasi Manusia sehingga apatur negara tidak bisa bertindak sewenang – wenang, menyalahgunakan kekuasaan dan diskriminatif dalam penegakan hukum terhadap warga negaranya.
Akan tetapi Peraturan hukum yang bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi masyarakat belum bisa diaplikasikan ke semua orang. Aturan hukum di Indonesia seakan-akan hanya bisa diterapkan secara tegas kepada masyarakat biasa/kurang mampu sedangkan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan hukum tersebut tidak berlaku. Perlakuan pembedaan antara terpidana/masyarakat satu sama lain baik dalam bentuk penjatuhan pidana maupun perlakuan masih sangat terasa. Ketika terpidana yang kurang mampu dijatuhi pidana oleh pengadilan, maka mau tidak mau terpidana yang tidak mampu tersebut harus menjalani hukuman pidana yang diberikan. Tetapi apabila yang dijatuhi hukuman mempunyai kekuasaan, mereka bisa diberi ruang untuk mencari keadilan dan mendapat hukuman seringan-ringannya.
Dalam hal ini ada contoh kasus yang memperlihatkan ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia, kasus nenek minah asal Banyumas yang divonis 1,5 bulan kurungan adalah salah satu contoh ketidakadilan hukum diindonesia. Berawal dari pencurian 3 buah kakao nenek minah yang buta huruf harus terjerat hukum akibat ketidaktahuan dan keawaman mengenai hukum.
Sedangkan politisi Engkos kosasih Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemprov Banten, Engkos Kosasih menjadi terdakwa atas kasus korupsi pengadaan 1.800 unit komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer 2018 senilai Rp25,3 miliar. Majelis Pengadilan Pengadilan Tipikor Serang menjatuhkan hukuman 1 tahun 4 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan penjara kepada Engkos Kosasih, pada 22 Agustus 2022.
Jika membandingkan kasus diatas, terlihat sekali ketidakadilan hukum yang ada di Indonesia. Nenek minah harus di hukum 1,5 bulan penjara dengan perkara mencuri biji kakao yang nilainya kurang dari Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pemberlakuan hukum Engkos Kosasih tidak sebanding dengan kerugian yang telah dilakukan.
Selain kasus tersebut di Indonesia, ada beberapa masalah yang sering kali menunjukkan ketidakadilan hukum bagi rakyat kecil atau masyarakat umum. Mulai dari Ketidakseimbangan Kekuatan di dalam sistem hukum, pihak yang memiliki sumber daya dan kekuasaan lebih besar cenderung dapat mempengaruhi proses hukum untuk kepentingan mereka sendiri, meninggalkan rakyat kecil dengan akses yang lebih terbatas.
Lalu Proses hukum di Indonesia sering kali lambat yang dapat menyebabkan orang-orang miskin atau rakyat kecil mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan tepat waktu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kata pepatah tersebut pada kenyataannya sekarang ini benar. Penerapan hukum yang tumpul ke atas itu bisa dilihat ketika hukum tidak bisa diberlakukan secara adil ke mereka yang memiliki kekuasaan. Hukum seakan dapat dibeli oleh kalangan atas. Sedangkan untuk masyarakat yang kurang mampu proses hukum mereka dipersulit atau diperlama bahkan penjatuhan putusan hakim sering terkesan tidak adil.
Dan selain itu juga sering kali dalam proses peradilan terjadi pelanggaran sila dari Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Di sila kedua sudah tertulis jelas bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang artinya semua manusia harus diperlakukan secara sama dimanapun tempatnya, dan sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di praktik lapangannya sila-sila tersebut belum dapat dijalankan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Padahal itu adalah dasar dari negara kita dan sudah ditanamkan sejak kecil. Tetapi aparat itu sendiri rasanya belum memahami secara benar sila dari Pancasila tersebut. Memang masyarakat menengah ke bawah sering kali menjadi sasaran dari ketidakadilan hukum ini.
Untuk mengatasi ketidakadilan hukum bagi rakyat kecil, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum yang mencakup penyediaan akses yang lebih mudah dan terjangkau, penegakan hukum yang transparan dan tidak diskriminatif, serta penguatan perlindungan hukum bagi semua warga masyarakat tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Pendidikan hukum yang lebih luas juga penting untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum di kalangan rakyat kecil.
Sekarang ini peradilan memiliki hal penting yang perlu dibenahi, yaitu meningkatkan citranya di masyarakat. Dan salah satu cara agar sebuah peradilan memiliki citra yang baik di hadapan masyarakat adalah kinerja aparat penegak hukum harus ditingkatkan, karena aparat hukum sendiri menjadi tolak ukur masyarakat akan hukum yang adil. Maka sebab itu, penegak hukum diharuskan memiliki tanggung jawab serta moralitas yang besar, karena itu sudah standar menjadi penegak hukum. Aparatur negara sendiri juga mempunyai peluang besar untuk tergoda melakukan perbuatan tidak jujur yang berakibat menjadi tidak netral dan membuat jalannya proses hukum menjadi tidak adil.
Akibat dari perbuatan tidak jujur ini seringkali menyebabkan ketidakadilan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Terkadang hati nurani akan kalah dengan kepentingan diatas. Lalu untuk mengatasi ketimpangan antara yang mampu dan tidak mampu dalam mendapat hukum yang adil, bantuan hukum gratis harus diberikan dan dilakukan secara optimal dan merata buat segala kalangan. Hal ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi hukum, dan mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan dalam proses peradilan