Seminggu lalu penulis berdiskusi dengan seorang teman yang berprofesi sebagai guru SD di pelosok Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Muara Bengkal, Kab. Kutai Timur. Saya menanyakan tentang pemberlakuan penghapusan UN untuk SD (http://www.sekolahdasar.net/2013/05/ujian-nasional-sd-dihapus-sesuai-pp-no-32-2013.html) apakah sudah disosialisasikan di tempatnya bekerja, dan ternyata teman saya belum mengetahui tentang perubahan tersebut. Padahal UN SD sudah resmi dihapus oleh Presiden SBY melalui keputusan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 pada bulan Mei 2013 lalu (http://setkab.go.id/berita-8631-mulai-tahun-ajaran-20132014-pemerintah-hapus-ujian-nasional-sd.html)
Hal tersebut adalah salah satu contoh tentang kurangnya sosialisasi penghapusan UN bagi SD yang berlaku mulai TA 2013/2014, terutama di daerah terpencil. Informasi yang tidak merata menyebabkan adanya kontroversi dan kesimpangsiuran informasi bagi tiap tiap pendidik di daerah. Terlepas dari banyaknya opini yang menolak UN dihapus, ada baiknya pihak pemerintah, melalui dinas pendidikan di tiap daerah harus melalukan sosialisasi menyeluruh tentang info terbaru, baik itu PP ataupu ketetapan lainnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi, sebagai catatan tambahan, Di SD tempat temanku bekerja sudah dibentuk Panitia UN SD, dan itu resmi dibentuk. Diharapkan pihak dirjen atau yang berkompeten di bidangnya harus menginspeksi setiap daerah tidak hanya pusat atau kota besar tentang sosialisasi informasi terbaru dari pihak Kementrian Pendidikan.
