Perlu kita ketahui bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Tapi apakah seluruh rakyat Indonesia mengetahui betul arti dari "demokrasi" itu sendiri?. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Secara harfiah demokrasi dapat diartikan sebagai "Kekuasaan untuk Rakyat". Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kekuasaan yang dimaksud adalah setiap masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan mengemukakan pendapat di depan umum (ber-demo). Di Indonesia pemilihan kepala negara dan Lembaga legislatif dilakukan secara serentak atau bersama -- sama.
Pemilu yang selama ini kita kenal sudah mengalami beberapa perkembangan atau perubahan. Seperti bertambahnya aturan -- aturan mengenai Pemilu, tata cara memilih yang benar dan sah, dan juga penghitungan suara yang pada tahun 2019 sudah menerapkan metode "Quick Count" atau sebagai penerapan penghitungan cepat berskala nasional. Namun belum semua rakyat Indonesia menyadari bahwa "Apakah seluruh rakyat Indonesia menggunakan hak memilihnya untuk wakil rakyat yang tepat?".
Kita akan mengulas sedikit beberapa polemik yang terus menurus terjadi di negeri yang kita cintai ini. Ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat Indonesia mengenai calon -- calon Lembaga legislatif, CaPres (Calon Presiden) dan CaWaPres (Calon Wakil Presiden).
Yang pertama adalah sering terjadinya konflik diantara 2 kubu dari masing -- masing kelompok pendukung partai. Dalam hal ini kita sering melihat bahwa semakin berkembangnya teknologi yang ada, semakin besar pula peluang atau tindak perbuatan yang tidak pantas dilakukan ataupun menyalahi aturan yang ada.
Yang kedua, pemihakan yang terjadi dikarenakan kepentingan -- kepentingan tertentu saja. Pada dasarnya manusia atau individu akan berpihak kepada seseorang yang mereka sukai. Tidak sedikit dari mereka yang mengenyampingkan kredibilitas dari calon wakil rakyat tersebut.
Adapun yang memilih seorang calon wakil rakyat dikarenakan oleh suku dan agama yang mereka anut itu sama. Yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap calon wakil rakyat yang akan mereka pilih. Sering kali terjadi di Indonesia bahwa rakyat Indonesia lebih mengenal CaPres dan CaWapres mereka, namun mereka juga menggunakan hak pilih (vote) mereka kepada para calon legislatif yang mereka tidak kenal dengan baik.
Calon legislatif inilah yang kurang mendapatkan perhatian, disinilah sumber masalah yang ada. Setiap masyarakat Indonesia seharusnya tahu dan mengenal betul calon legislatif yang akan mereka pilih dan yang akan menjadi wakil rakyat di kursi pemerintahan.
Permasalahan yang sering kali terjadi di masa kini, adalah akibat dari tidak tepatnya penggunaan hak pilih masyarakat atau yang disebut "salah pilih". Kekurang-tahuan kita mengenai calon wakil rakyat yang kita pilih akan menimbulkan hal -- hal yang sangat merugikan rakyat Indonesia.
Seperti sering terjadi di masa sekarang ini, penyalahgunaan kekuasaan oleh wakil rakyat yang duduk di kursi DPR. Tidak sedikit dari mereka yang membuat produk -- produk legislatif atau undang -- undang yang lebih mementingkan kepentingan pihak -- pihak tertentu. Kita sebagai rakyat Indonesia pun tidak merasa dekat lagi dengan wakil rakyat yang sudah terpilih.
Tidak seperti dulu sebelum mereka menjabat sebagai wakil rakyat, mereka terasa begitu dekat dengan kita. Hal -- hal itulah yang membuat setiap masyarakat kecewa dan merasa terkhianati, dengan sikap para wakil rakyat tersebut. Sila ke -- 5 dari Pancasila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", makna dan arti dari sila ini sudah tidak dirasakan lagi oleh seluruh kelompok anggota masyarakat Indonesia. Ada sebuah slogan yang berbunyi "yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin".