Sekarang data sering dikatakan sebagai new oil, tapi masih banyak orang yang belum mengetahui apa yang bisa data lakukan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu pengolahan data di sistem pemerintahan dan membahas apakah sistem tersebut cocok dengan Indonesia. Pada tahun 2014 kemarin, China mengumumkan Social Credit System. Social Credit System adalah sistem kebijakan yang dibuat China untuk mengatur warganya.
Social credit system bisa dikatakan sistem yang memberikan penilaian kepada setiap penduduknya. Setiap kita melakukan kejahatan atau sesuatu yang buruk maka nilai kita akan dikurangi, namun kalau kita berkelakuan baik kita juga akan ditambahkan nilainya.
Sistem ini menilai masyarakat dari berbagai aspek contohnya riwayat kriminal, riwayat pekerjaan, laporan keuangan dan pajak, jumlah tabungan, karakteristik pribadi, perilaku di masyarakat, history di internet, dan masih banyak lagi. Bagaimana mereka bisa mengetahui itu semua?
Untuk melaksanakan sistem ini, pemerintah China memasang lebih dari 200 juta cctv di negaranya untuk memantau penduduknya. Cctv ini bukanlah cctv biasa, cctv ini memiliki fitur facial recognition yang dapat mengenali wajah kita sekalipun kita memakai wig ataupun make up tebal.
Selain itu dengan perpaduan artificial intelligence cctv tersebut dapat menampilkan identitas, aktivitas yang kita lakukan selama seminggu, dan beberapa data lainnya ke monitor pihak yang bertanggungjawab. Apapun yang kita lakukan akan direkam cctv dan menjadi sebuah data.
Data yang didapat dari 200 juta cctv akan dikumpulkan kemudian diolah dengan sistem algoritma menghasilkan hasil olahan data. Hasil olahan data tersebut digunakan untuk menentukan kelayakan penduduk di China. Perlu ditegaskan juga sistem algoritma mereka tidak bisa dibahas secara keseluruhan karena di wawancara dengan data scientist dan pihak yang bertanggungjawab mengenai teknologi di sistem ini, mereka menolak untuk menjelaskan cara bekerjanya lebih jauh.
Jika seseorang memiliki credit score yang rendah maka akan mendapatkan hukuman seperti tidak boleh membeli properti, tidak boleh membeli tiket pesawat dan kereta cepat, tidak bisa masuk hotel berbintang, anak tidak bisa masuk sekolah unggulan, pilihan karir dibatasi, tidak boleh memiliki hewan peliharaan, tidak boleh berwisata,
limitasi untuk pergi ke restoran, kecepatan internet dikurangi, dan masih banyak lagi. Jika kita memiliki credit score yang rendah nama kita juga akan dipampang di tempat-tempat umum sebagai sanksi sosial. Credit score individu juga bisa mempengaruhi credit score orang sekitar.
Tetapi jika kita memiliki credit score yang tinggi, kita juga akan mendapat hadiah yang lumayan. Mulai dari mempermudah birokrasi, tagihan listrik dan air diberi diskon besar, untuk masuk sekolah unggulan dipermudah, dan masih banyak lagi.
Sistem ini bisa dijalankan dengan syarat yang bisa dikatakan berat, yakni setiap masyarakat tidak lagi memiliki privasinya lagi, mereka terus diawasi oleh cctv. Tapi dengan adanya sistem ini penyelewengan dari kepercayaan mereka pun mulai turun secara drastis. Mereka yang memiliki nilai tinggi hidup terasa mudah, namun mereka yang nilainya rendah akan menderita.
Apakah Indonesia memerlukan sistem ini untuk mengurangi angka kriminal dan menciptakan lingkungan yang baik? Secara teoritis sistem ini dapat bekerja dengan baik di Indonesia karena sistem ini dinilai efisien untuk negara yang memiliki penduduk yang masif dan beragam. Walaupun sistem ini banyak dikecam negara barat yang mengedepankan privasi, namum hal itu dapat dikembalikan lagi kepada masyarakat Indonesia