Lihat ke Halaman Asli

Tanah Subur, Kenapa Masih Impor Beras?

Diperbarui: 24 Juni 2015   02:45

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

sumber: blogspot.com

[caption id="" align="aligncenter" width="615" caption="sumber: blogspot.com"][/caption]

Pada Maret tahun lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pada 2013 Indonesia tidak akan mengimpor beras sebab pasokan dari petani lokal cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal senada juga disampaikan Menteri Pertanian, Suswono.

Politikus PKS tersebut mengatakan, persedian beras nasional pada 2013 dalam kondisi aman karena pasokan mencukupi sehingga harganya juga akan relatif stabil. Pada 2012, produksi beras nasional mencapai 39,1 juta ton. Komsumsi nasional sebesar 34,05 juta ton sehingga ada surplus sekitar 5 juta ton.

Namun realisasinya justru bertolak belakang dengan pernyataan kedua menteri tersebut. Keran impor terus dibuka. Dari waktu ke waktu peningkatan impor beras pun terjadi. Dalam sebulan impor beras bisa mencapai 51 ribu ton dengan nilai Rp 306 miliar.

Sebagai negara agraris tentu hal ini sangat memprihatinkan. Apalagi data menyebutkan terjadi peningkatan produksi beras nasional seperti yang dikatakan Suswono dan Capres dari konvensi partai Demokrat, Dahlan Iskan.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah impor beras tersebut sebenarnya datang tak jauh dari Indonesia. Juga dari negara – negara yang tak sekaya Indonesia; Vietnam, India, Thailand, Pakistan, dan negara – negara tetangga lainnya.

Tahun 2014 pun, pemerintah menyatakan akan terus melakukan impor beras. Dan kembali, Dahlan Iskan sumringah mengatakan bahwa optimis tidak akan ada lagi impor beras. Tahun 2013, katanya, pemerintah berhasil untuk tidak mengimpor beras. Nyatanya?

Dengan kesuburan tanah ibu pertiwi dan kebijakan impor beras, tentu ada yang salah dengan pemerintah kita. Kesalahan akibat kebijakan dan strategi pemerintah tersebut tentunya berimbas pada 250 juta penduduk Indonesia.

Tetapi pernahkah pemerintah mengevaluasi kinerja dan akibat yang ditimbulkannya tersebut? Mustahil Indonesia dapat berdaulat secara pangan jika pemerintah tak mampu menghentikan kebijakan impor beras dan komoditas pangan lainnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline