Ada kabar baru yang menggelitik telinga para guru di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Sertifikasi guru yang dulunya membutuhkan perjuangan panjang lewat Pendidikan Profesi Guru (PPG) kini menawarkan jalan pintas berupa seleksi portofolio. Konsep ini digadang-gadang lebih hemat, lebih efisien, dan---tentu saja---lebih ramah untuk para guru yang sudah senior. Tapi benarkah langkah ini solusi yang ideal? Mari kita bedah bersama.
PPG: Perjalanan yang Panjang dan Mahal
Sebelum kita berbicara soal format baru, mari mundur sejenak. Sertifikasi guru lewat jalur PPG bukanlah proses sederhana. Guru harus melalui pendidikan selama satu hingga dua semester, lengkap dengan biaya yang tak sedikit. Untuk guru honorer, beban ini terasa semakin berat karena seringkali harus meninggalkan tugas mengajar demi mengikuti program.
Namun, di sisi lain, PPG menawarkan pengalaman belajar yang mendalam, melatih guru untuk menguasai materi, pedagogi, dan teknologi pendidikan. Sertifikasi ini bukan hanya soal dokumen, tetapi juga soal kompetensi nyata di lapangan.
Portofolio: Efisien, tapi Apakah Efektif?
Kemenag kini menawarkan seleksi portofolio sebagai jalur alternatif. Guru cukup mengunggah dokumen yang menunjukkan pengalaman mengajar, seperti sertifikat pelatihan, dokumen penelitian, atau laporan kegiatan pembelajaran. Portofolio ini akan dinilai untuk menentukan apakah guru layak mendapatkan sertifikasi.
Di atas kertas, format ini terdengar menjanjikan. Guru senior yang sudah puluhan tahun mengajar tidak perlu lagi repot mengikuti PPG. Anggaran pemerintah juga bisa dihemat, karena tidak perlu lagi membiayai pelaksanaan PPG yang mahal.
Namun, ada pertanyaan besar: apakah seleksi portofolio benar-benar mampu menggambarkan kualitas seorang guru? Dokumen seringkali tidak mencerminkan kemampuan nyata di kelas. Seorang guru mungkin memiliki portofolio gemilang, tetapi apakah ia mampu menyampaikan pelajaran dengan cara yang menarik dan efektif bagi siswa?
Efisiensi Bukan Segalanya
Format baru ini memang lebih efisien, tetapi efisiensi tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika proses sertifikasi hanya fokus pada aspek administrasi tanpa memastikan kompetensi yang terukur, dampaknya bisa fatal.