Hari ini (Senin, 5-9-22) sejak diumumkannya kenaikan BBM Pertalite, Solar dan Pertamax Sabtu lalu, 3 September 2022, pukul 14.30, di mana-mana terjadi aksi demo. Demo kali ini terbilang masif dan merata di sebagian besar kota, dan berbagai ragam lapisan masyarakat. Ada buruh, mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa seperti HMI dan PMII, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya.
Kenaikan BBM lumayan signifikan. Harga Pertalite yang semula Rp 7.650 kini naik menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Agar masyarakat rentan, dan pekerja yang upah/gaji nya di bawah Rp. 3,5 juta, mendapatkan bantalan sosial Rp. 600 ribu untuk 4 bulan, dengan total anggaran Rp. 24,17 triliun. Ada sekitar 20,66 juta masyarakat miskin, dan 16 juta pekerja rentan mendapatkan bantalan sosial. Jadi total ada 30,17 juta penerima manfaat (KPM). Apakah mereka itu tepat sasaran, DTKS nya akurat, nanti audit BPK akan menjawab. Perlu diketahui bahwa pada audit BPK tahun lalu, dilaporkan ada sejumlah Rp. 6,93 triliun bansos yang salah sasaran meliputi bantuan program PKH, sembako, Bantuan Pangan Non Tunai dan BLT Tunai.
Apakah janji bantalan sosial itu menenangkan?. Ternyata demo meledak di mana-mana. Aparat Kepolisian kewalahan. Apalagi pamor polisi sekarang ini sedang menurun karena kaisar Sambo. Mudah-mudahan polisi bisa presisi dalam menghadapi para demonstran.
Kekhawatiran kita, jika demo sekarang ini ibarat bola salju yang terus membesar, jika pemerintah tidak melakukan langkah politik dengan mencabut kenaikan BBM (apa mungkin?). Apalagi alasan yang diberikan pemerintah berbeda dengan kenyataan dilapangan yang mereka dapatkan.
Alasan harga ICP (Indonesian Crude Price) dunia menaik, ternyata sekarang ini cenderung menurun. Kemudian Menkeu berkelit, ya benar turun harga ICP dunia tetapi tidak cukup menambal subsidi yang membesar. Alasan lain 70% subsidi Pertalite, dan solar dinikmati oleh orang kaya, kenapa mereka yang beli BBM disalahkan?
Kesalahan itu ada pada pemerintah karena tidak dapat mengendalikan agar solar dan Pertalite hanya dibeli oleh mereka yang masuk golongan miskin. Pemerintah membiarkannya. Belakangan setelah subsidi BBM membengkak baru teriak-teriak.
Jelas tidak fair. Pemerintah itu yang punya aparat untuk menegakkan hukum, untuk mengawasi, dan mengontrol distribusi BBM. Apakah pembiaran oleh pemerintah, wajar disalahkan masyarakat yang butuh BBM?
Bantalan sosial itu jika benar pada sasarannya, hanya agar mereka yang miskin itu sekedar tidak nyungsep ke lumpur kemiskinan, selama 4 bulan. Setelah empat bulan jika bantalan sosial dihentikan ya nyungsep lagi.
Sebagai perhitungan sederhana saja. Dengan kenaikan BBM, diproyeksikan potensi dana subsidi dapat dihemat Rp. 150 triliun. dikeluarkan untuk bantalan sosial Rp. 24 triliun. berarti ada penghematan beban subsidi Rp. 126 triliun. tapi implikasinya diperhitungkan juga lebih dari Rp. 126 triliun. baik yang tangible maupun intangible.
Social cost yang timbul berapa jika dirupiahkan, seperti demo-demo yang tentunya memerlukan mobilisasi aparat, masyarakat, kerusakan sarana dan prasarana, apa lagi jika ada yang korban manusia.